Page 110 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

nomor hak atas tanah untuk bidang yang sudah memiliki hak
atas tanah.
Objek pendaftaran tanah terdiri dari: a) bidang-bidang tanah
dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
b) tanah hak pengelolaan; c) tanah wakaf; d) hak milik atas satuan
rumah susun; e) hak tanggungan; dan f) tanah negara (Pasal 9 PP No.
24/1997). Dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah,
pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah
yang merupakan tanah negara dalam Daftar Tanah.
Beberapa istilah yang terkait dengan konsep kadaster antara lain:

a) Penetapan batas: Bagian dari kegiatan pengumpulan data fisik
yang memiliki aspek legal berupa penunjukan batas, persetujuan
batas dan demarkasi batas; serta aspek spasial berupa petugas
penetapan batas, metode pengukuran dan ketelitian peta dasar.
b) Data fisik: Keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan
mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
c) Properti: Dalam konsep kadaster di beberapa negara, “properti”
telah terdefinisikan dengan baik, sedangkan dalam sistem
kadaster di Indonesia, pengaturan mengenai “bangunan” belum
memadai.

3.3.4. Konten Sistem Kadaster
Sistem kadaster Indonesia menyajikan informasi data fisik dan juga data
yuridis melalui apa yang disebut sebagai Daftar Umum. Daftar Umum
terdiri:
a) Peta Pendaftaran: Peta yang menggambarkan bidang atau
bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
b) Daftar Tanah (daftar isian 203): Dokumen dalam bentuk
daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem
penomoran menggunakan NIB. Selain itu terdapat Daftar Tanah
Negara (daftar isian 203A) didesain untuk mendaftar tanah
negara, namun sampai saat ini belum dipraktikkan secara meluas.
c) Surat Ukur (daftar isian 207): Dokumen yang memuat data
fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
d) Daftar Nama (daftar isian 204): Dokumen dalam bentuk daftar
yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan
sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai

BAB 3. 83
Sistem Kadaster di Indonesia