Page 109 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Fungsi nilai tanah (land value) dalam kadaster fiskal, peruntukan
tanah (land use), dan pengembangan tanah (land development) yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau multiple purpose, bukan
menjadi tujuan sistem kadaster dan pendaftaran tanah di Indonesia.

3.3.2. Jenis Sistem Kadaster
Sistem kadaster yang dianut adalah sistem pendaftaran hak atas
tanah (title), bukan sistem pendaftaran akta (deed) dengan sistem
publikasi negatif. Artinya, sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai
alat bukti yang kuat (bukan positif atau mutlak) dan sah sepanjang
tidak dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan. Namun demikian, sistem
kadaster di Indonesia belum lengkap meliputi seluruh wilayah negara
yang sedemikian luas. Selain itu, kasus penguasaan informal yang
terjadi, tidak tercatat dalam sistem kadaster sebelum diselesaikannya
sengketa. Walaupun dimungkinkan oleh regulasi sebagaimana
dijelaskan dalam sub bab III.3.1 di atas. Demikian juga penguasaan
tanah adat dan ulayat yang belum didaftar. Dalam praktiknya,
sistem kadaster hanya mencatat bidang tanah yang sudah ada
hak atas tanahnya saja, yang disebut sebagai sudah clear dan
clean. Sudah tidak ada permasalahan lagi, baik permasalahan di
lapangan maupun secara administratif.
Sebagaimana disebutkan dalam konteks geografis, berbagai
institusi mengelola sistem kadaster yang berbeda. Misalnya kadaster
laut oleh KKP, Kadaster hutan oleh KLHK. Selain itu, pemerintah
daerah juga mengelola kadaster fiskal dalam rangka memungut pajak
PBB dan BPHTB. Semua jenis kadaster ini belum terintegrasi.

3.3.3. Konsep Kadaster
Untuk dapat mendeskripsikan konsep sistem kadaster di
Indonesia, penting untuk diketahui bahwa, satuan pengukuran dan
pemetaan yang didaftar adalah bidang tanah atau sering disebut
juga dengan istilah persil. Menurut ketentuan dalam PP No. 24/1997
“bidang tanah” didefinisikan sebagai bagian permukaan bumi
yang merupakan satuan bidang yang berbatas, dengan kata
lain, memiliki batas yang jelas. Setiap bidang tanah diberikan
identifikasi yang unik berupa nomor identifikasi bidang (NIB)
sebagai objek pendaftaran tanah yang berkorelasi dengan satu

82 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono