Page 109 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 109

Fungsi nilai tanah (land value) dalam kadaster fiskal, peruntukan
            tanah (land use), dan pengembangan tanah (land development) yang
            dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau multiple purpose, bukan
            menjadi tujuan sistem kadaster dan pendaftaran tanah di Indonesia.


            3.3.2. Jenis Sistem Kadaster
                Sistem kadaster yang dianut adalah sistem pendaftaran hak atas
            tanah  (title),  bukan  sistem  pendaftaran akta  (deed) dengan  sistem
            publikasi negatif. Artinya, sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai
            alat bukti yang kuat (bukan positif atau mutlak) dan sah sepanjang
            tidak dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan. Namun demikian, sistem
            kadaster di Indonesia belum lengkap meliputi seluruh wilayah negara
            yang  sedemikian  luas.  Selain  itu, kasus  penguasaan informal  yang
            terjadi, tidak tercatat dalam sistem kadaster sebelum diselesaikannya
            sengketa.  Walaupun  dimungkinkan  oleh  regulasi  sebagaimana
            dijelaskan dalam sub bab III.3.1 di atas. Demikian juga penguasaan
            tanah adat dan  ulayat  yang  belum didaftar.  Dalam praktiknya,
            sistem kadaster hanya mencatat bidang tanah yang sudah ada
            hak atas tanahnya saja, yang disebut sebagai sudah clear dan
            clean.  Sudah  tidak  ada  permasalahan  lagi,  baik  permasalahan  di
            lapangan maupun secara administratif.
                Sebagaimana disebutkan dalam  konteks geografis,  berbagai
            institusi mengelola sistem kadaster yang berbeda. Misalnya kadaster
            laut  oleh KKP, Kadaster hutan  oleh KLHK. Selain itu,  pemerintah
            daerah juga mengelola kadaster fiskal dalam rangka memungut pajak
            PBB dan BPHTB. Semua jenis kadaster ini belum terintegrasi.


            3.3.3.   Konsep Kadaster
                Untuk  dapat mendeskripsikan konsep  sistem kadaster  di
            Indonesia, penting untuk diketahui bahwa, satuan pengukuran dan
            pemetaan  yang didaftar adalah  bidang  tanah atau  sering disebut
            juga dengan istilah persil. Menurut ketentuan dalam PP No. 24/1997
            “bidang  tanah”  didefinisikan  sebagai  bagian permukaan  bumi
            yang  merupakan  satuan bidang  yang  berbatas,  dengan kata
            lain, memiliki batas yang jelas. Setiap bidang tanah diberikan
            identifikasi yang unik berupa nomor identifikasi bidang (NIB)
            sebagai objek pendaftaran tanah yang berkorelasi dengan satu



            82    Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
                  Dwi Budi Martono
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114