Page 107 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

c) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT):
i. Fungsi PPAT: Sebagai pelaksana pendaftaran tanah, terutama
dalam penyediaan data yuridis berupa Akta PPAT. Akta PPAT
wajib dibuat sebagai dasar untuk pendaftaran pemindahan dan
pembebanan hak.
ii. Penunjukan dan Jumlah PPAT: PPAT diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Per Maret 2020 terdapat PPAT
sebanyak 19.993 orang.

3.2.3. Organisasi atau Asosiasi Profesi
Beberapa organisasi atau asosiasi profesi yang terlibat dalam
penyelenggaraan kadaster dan pendaftaran tanah:
a) Ikatan Surveyor Indonesia (ISI).
b) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT, ASPATI, dan ASPATI
Indonesia).
c) Ikatan Surveyor Kadaster Indonesia (ISKI).
d) Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia - Asosiasi Ahli Survei
Kadaster Indonesia (MASKI) yang didirikan pada tahun 2018.

3.2.4. Pemberian Lisensi
a) Pemberi lisensi: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
b) Tata kelola lisensi: Diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/
Kepala BPN No. 9/2021. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB)
bertanggung jawab dalam perencanaaan, pengorganisasian dan
pelaksanaan, kontrol kualitas pekerjaan, penyimpanan, dan
pengelolaan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan survei dan
pemetaan.
c) Ruang lingkup pekerjaan: Pendaftaran tanah untuk pertama
kali; Pemeliharaan data pendaftaran tanah; Pengadaaan tanah;
Layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.
d) Wilayah kerja KJSB dan Surveyor berlisensi: Ditetapkan oleh
Menteri atau penjabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan
ketersediaan dan kebutuhan di tingkat wilayah provinsi. Bisa
meliputi lebih dari satu provinsi jika diperlukan.

80 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono