Page 98 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 98

tersebut. Tujuh dari 17 tujuan TPB secara signifikan berkaitan dengan
            urusan tanah. Enemark menyatakan bahwa tujuan dan target tersebut
            tidak  akan  pernah tercapai tanpa  memiliki  tata  kelola  pertanahan
            dan sistem administrasi pertanahan yang terintegrasi dan berfungsi
            dengan baik di seluruh wilayah negara (Enemark dan Mclaren, 2017)
            (lihat kembali II.I.9 dan Lampiran III.).
                Dalam sistem yang telah maju, integrasi layer kadaster dalam SDI
            mampu mengakomodir empat fungsi administrasi pertanahan. Namun
            masih  terjadi  di  banyak negara berkembang,  proses integrasinya
            masih memiliki tantangan besar, di antaranya permasalahan teknis
            dalam integrasi database, penyesuaian identifier, dan legal framework
            yang  tidak  saling mendukung. Seiring  dengan  perkembangan
            teknologi spasial sejak 2000 dan semakin marak sejak 2005, tantangan
            teknis lebih mudah  terselesaikan.  Peluang  penggunaan kadaster
            dan informasi kadaster untuk mengintegrasikan SAP di dalam LMP
            juga semakin besar. Peluang ini juga ditambah dengan bergesernya
            sistem pengukuran dan pemetaan kadastral tradisional yang provider-
            driven berganti menjadi user-driver system untuk mendukung sistem
            informasi  pertanahan multifungsi  dalam memenuhi  kebutuhan
            masyarakat.
                Dari  perspektif di  atas,  Enemark dkk.,  (2010)  menyatakan
            informasi yang berpotensi memberikan tawaran manfaat signifikan
            yang dihasilkan oleh teknologi baru mencakup: Informasi administrasi
            pertanahan (land administration information), yang dihasilkan oleh
            aktivitas  kadastral,  land  recording, dan  penilaian  tanah;  Informasi
            pertanahan dan  ruang  (land information)  tentang  peruntukan dan
            penggunaan  tanah,  penataan  ruang, dan catatan  hak atas  tanah;
            Informasi geografis (geographic information) tentang bentang alam
            (terrain), sumber daya alam dan infrastruktur fisik di atasnya.


















                                                                 BAB 2.  71
                                    Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103