Page 96 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

IDS berisi layer-layer informasi geografis seperti topografi dan
informasi keruangan lain, dijembatani oleh data dan informasi
kadastral seperti jenis hak, batas penguasaan dan pemilikan, nomor
identifikasi bidang, dan atribut bidang tanah lain, yang diproduksi
oleh sistem kadaster. Data dan informasi kadastral dari bidang tanah
tersebut menjadi informasi inti IDS, yang kemudian dikombinasikan
dengan dataset utilitas perkotaan, infrastruktur fisik, hidrologi, dan
dataset lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa informasi
bidang tanah tersebut tidak bisa digantikan oleh informasi geografis
lain yang berasal dari Sistem Informasi Geografis (SIG) yang ada.
Kebijakan Satu Peta (KSP) di Indonesia belum berbasis bidang tanah.
PTSL diharapkan bisa membangun kadaster lengkap sebagaimana
diamanatkan Pasal 38 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018.

Williamson dkk. (2010) menjelaskan sayap kanan yang berisi
LMP dengan keempat fungsinya yang saling terintegrasi dalam
mendukung pemerintahan berbasis spasial. SAP berbasis bidang
tanah menyelaraskan berbagai kebijakan pertanahan dan ruang,
memberikan layanan kepada semua masyarakat di seluruh negara.
Pluralisme hukum sumber daya alam dan keadilan dalam pemanfaatan
tanah sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Sumardjono (2018)
dapat segera diselaraskan dengan kadaster lengkap yang dibangun
melalui PTSL.
Pembangunan berkelanjutan merupakan dampak yang ingin
dicapai dari penggunaan kadaster lengkap sebagai bagian utama
IDS untuk menyelaraskan semua fungsi SAP dalam LMP dalam
kerangka pemerintahan berbasis spasial. Kebijakan yang terintegrasi
dan selaras dalam pengelolaan sumber daya alam akan mewujudkan
pembangunan ekonomi, keadilan sosial, kelestarian lingkungan
hidup, dan tata kelola pemerintahan yang beorientasi pada masyarakat
selaku pengguna. Silo ego sektoral antar institusi bisa diselesaikan.
Dari perspektif ini, diagram kupu-kupu merupakan grafik teoritis
utama dalam buku ini.

BAB 2. 69
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan