Page 93 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

menerbitkan Land Administration Guidelines pada tahun 1996 (Çağdaş
and Stubkjær 2009; Williamson et al. 2010a). UNECE memberikan
pengertian administrasi pertanahan sebagai: “the processes of
recording and disseminating information about the ownership, value,
and use of land and its associated resources” (Unece 1996). Guidelines
ini mengarahkan agar administrasi pertanahan mencakup proses
pendataan dan diseminasi informasi tentang penguasaan/pemilikan,
nilai, dan penggunaan tanah, serta sumber daya yang terkait. Lihat
kembali penjelasannya dalam 2.1.3.

2.4.1. Fungsi Administrasi Pertanahan
Williamson dkk. (2010) menambahkan fungsi yang keempat,
yaitu fungsi pengembangan tanah (land development) di samping
fungsi tenure, value dan use. Fungsi administrasi pertanahan ini
mengarahkan agar pengembangan tanah sebagai proses implementasi
peruntukan tanah. Sehingga pengembangan tanah harus dilihat
sebagai bagian yang terintegrasi dalam SAP. Integrasi ini untuk
memastikan keberlanjutan dan keselarasannya dengan penataan
ruang sebagai kebijakan peruntukan tanah. Pola penggunaan tanah
yang baru sebagai hasil pengembangan tanah selalu terdata lagi, agar
SAP terpelihara kemutakhiran datanya sebagai dasar perencanaan
dan administrasi pembangunan ke depan. Interaksi dinamis ini selalu
terjadi dan harus dipahami serta dikelola sebagai satu kesatuan sistem.

Gambar 2. 27 Perspektif Global Sistem Administrasi Pertanahan
Sumber: (Enemark dkk. 2005)

66 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono