Page 90 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 90

Aspek         Pendaftaran Akta     Pendaftaran Hak Atas Tanah
             Pelaku     Pengacara atau notaris berperan   Pengacara dan surveyor
                        penting. Petugas pendaftar   diperlukan. Dalam sistem yang
                        akta memeriksa dan mengelola   terbaik, perorangan dapat
                        pengarsipan dan pembukuan akta- melakukan peralihan hak sendiri.
                        akta ke dalam Buku Tanah.  Petugas pendaftaran tanah
                                                  memeriksa dan membukukan
                                                  informasi dalam dokumen
                                                  termasuk peralihan hak secara
                                                  sosial yang berpengaruh terhadap
                                                  tanah.
             Kantor/Badan Kantor pendaftaran biasanya   Kantor pendaftaran tanah atau
                        dibentuk atau diawasi oleh   Kantor Pertanahan biasanya
                        pengadilan setempat.      didirikan di bawah badan
                                                  administratif pemerintah.
             Proses     Penyimpanan salinan akta dalam   Pembukuan transaksi tanah
             Pendaftaran  sebuah buku atau bundel resmi.   tersimpan di kantor pendaftaran
                        Administrasinya membutuhkan   tanah pada satu halaman atau
                        sistem yang rumit untuk   file komputer. Halaman atau file
                        merujuk ke nama para pihak,   ini disebut “hak atas tanah,” dan
                        pengidentifikasi bidang tanah,   pendaftaran hanya membukukan
                        dan nomor akta untuk menelusuri  transaksi pada hak atas tanah.
                        kembali riwayat tanah.
             Pemalsuan  Pemalsuan mengacaukan “riwayat   Pemalsuan seseorang dalam proses
                        hak atas tanah” sehingga semua   pendaftaran tidak akan efektif.
                        akta di kemudian hari menjadi   Pemalsu tidak bisa mendapatkan
                        tidak berguna.            hak atas tanah. Orang lain yang
                                                  tidak ikut serta dalam pemalsuan
                                                  ini dapat mengandalkan
                                                  pendaftaran instrumen palsu
                                                  untuk mendapatkan hak atas
                                                  tanah bagi diri mereka sendiri.
             Penjaminan   Sistem pendaftaran tidak   Hak atas tanah dijamin oleh
             dan Asuransi   memberikan jaminan hak atas   negara. Oleh karena itu, sistem
             Negara     tanah.                    administrasi harus sangat andal.
             Asuransi   Profesional selalu memberikan   Tidak diperlukan asuransi
             Swasta dan   asuransi untuk melindungi klien   swasta untuk perlindungan hak
             Profesional  dari kegagalan pekerjaan mereka.   atas tanah, tetapi swasta dapat
                        Notaris membawa asuransi   ditawarkan untuk melindungi
                        dan dapat memberikan saran   masyarakat dari pembatasan dan
                        yang profesional. Di tempat   tanggung jawab yang melekat
                        lain, terutama Amerika Serikat,   pada hak atas tanah. Pengacara
                        perusahaan asuransi swasta   membawa asuransi atas kerugian
                        menjual asuransi untuk mencegah  yang disebabkan oleh mereka atau
                        kegagalan sistem.         staf mereka.
            Sumber: (Williamson et al. 2010a)

                Secara garis  besar  perbedaan  kedua  sistem  pendaftaran dapat
            dilihat  dalam  Tabel II. 4  di  atas. Dalam  praktiknya, kedua  sistem
            tersebut tidak pernah sepenuhnya cocok dengan definisi teori yang
            ideal dan justru beberapa negara menerapkan kombinasi keduanya
            (Williamson dkk., 2010a).



                                                                 BAB 2.  63
                                    Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95