Page 86 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

menjelaskan peralihan hak. Namun, yang dicatat dalam pendaftaran
hak atas tanah merupakan konsekuensi hukum dari transaksi
peralihan hak atas tanah. Hak tersebut diikuti dengan nama subjek
pemegang hak yang sah dan objek hak dengan segala pembatasan dan
tanggung jawab yang ada. Dengan pendaftaran hak ini, hak atas tanah
diketahui, demikian juga nama pemegang hak atas suatu bidang tanah
bisa diketahui. Sistem pendaftaran hak atas tanah berbasis bidang
tanah, di mana bidang-bidang tanahnya terpetakan dengan baik,
sehingga posisi relatif bidang tanah yang didaftar terhadap bidang-
bidang tanah yang bersebelahan dapat diketahui. Selanjutnya, setiap
fakta hukum yang mengakibatkan perubahan pemegang hak, terlebih
dahulu dilakukan aktivitas pemeriksaan terlebih dahulu, untuk
kemudian baru dicatat ke dalam daftar nama pemegang hak yang
baru. Nama baru yang terdaftar merupakan pemegang hak yang sah
menurut hukum. Pendaftaran tersebut menjadi “bukti kepemilikan”.
Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan asas insurance pada
III.3.2 di atas. Seseorang yang beritikad baik namun dirugikan karena
human error dalam proses pendaftaran hak, akan diberikan ganti rugi.
Oleh karena itu, proses pendaftaran harus mencerminkan situasi
hukum secara tepat (asas cermin). Setelah terdaftarnya hak atas tanah
tersebut (asas pembukuan), penelitian terhadap apapun di balik
daftar tanah (asas tirai) tidak perlu lagi dilakukan. Dengan demikian,
apapun yang terdaftar akan dijamin kebenarannya. Bagi pihak
ketiga yang tidak tercatat dan terbukti sebagai pemilik tanah yang
sebenarnya akan mendapatkan ganti rugi (asas asuransi) (Henssen
1995, Zevenbergen, 2002).
Dalam praktiknya, sistem pendaftaran hak atas tanah memiliki
banyak variasi terutama dalam penerapan asas jaminan ganti
kerugian. Selain itu, perbedaan cara mencatat dan mengidentifikasi
objek bidang tanah juga terdapat perbedaan. Beberapa negara
menerbitkan surat ukur hanya dengan kutipan dari peta topografi
skala besar, namun negara lainnya mensyaratkan pengukuran batas
bidang tanah secara teliti. Dalam hal identifikasi bidang tanah ini,
sistem pendaftaran hak atas tanah dibedakan dalam tiga kelompok
yang mencerminkan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.
Perbedaannya terutama dari aspek teknis penggambaran bidang
tanah, yaitu: a) kelompok Inggris, yang menggunakan peta topografi
skala besar; b) kelompok Jerman/Swiss, berbasis bidang tanah yang

BAB 2. 59
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan