Page 84 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

6. Biaya
Sistem yang dioperasikan harus berbiaya rendah sehingga
biaya dapat tergantikan tanpa membebani pemegang hak
secara berlebihan. Biaya ajudikasi dan survei awal tidak harus
dibebankan seluruhnya kepada pemegang hak pada saat
pendaftaran tanah pertama kali. Biaya rendah tidak menghalangi
penggunaan teknologi informasi terkini, asalkan teknologi dan
penggunaannya sesuai.

7. Keberlanjutan
Mekanisme harus ada untuk memastikan sistem dapat terpelihara
dari waktu ke waktu termasuk prosedur untuk menyelesaikan
pendaftaran tanah secara lengkap pada waktu yang wajar dan
untuk menjaga agar informasi selalu terbaru. Keberlanjutan
meliputi pengaturan organisasi, manajemen, prosedur, teknologi,
tingkat pendidikan, dan profesional yang diperlukan (FIG 1995,
Zevenbergen, 2002).

2.3.4. Persyaratan Legal Pendaftaran Tanah
Beberapa negara melaksanakan pendaftaran tanah sebagai
suatu kewajiban (compulsary) namun demikian beberapa negara
yang lain menganggapnya bukan kewajiban (optional/voluntary).
Sebagian negara memberlakukan keduanya. Dalam prosesnya,
penetapan hak dan pendaftaran tanah bisa melalui aktivitas ajudikasi
maupun tanpa perlu proses ajudikasi (Kaufmann and Steudler
1998). Penerapan pendaftaran tanah secara wajib dianggap lebih
efektif dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematis, di mana
pemerintah dapat menunjuk aparat pemerintah atau desa jika pemilik
atau pemegang hak atas tanah tidak ada saat proses pendaftaran.
Sementara itu, Rajabifard dkk. (1997) menganggap pendaftaran tanah
bukan hal yang wajib untuk dilakukan atas permohonan pemilik atau
pemegang hak atas tanah (Rajabifard dkk. 2007).

2.3.5. Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Akta
Literatur yang mengklasifikasikan sistem pendaftaran tanah
selalu diawali dengan perbedaan antara sistem pendaftaran hak atas
tanah (registration of title) dan sistem pendaftaran akta (registration
of deeds) sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Mengingat
pentingnya pengertian atas kedua sistem pendaftaran tersebut, dalam

BAB 2. 57
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan