Page 80 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Empat jenis alat bukti peralihan hak atas tanah, yaitu
perjanjian lisan (oral agreement), peralihan hak tanpa saksi (private
conveyancing), pendaftaran akta (deeds registration) dan pendaftaran
hak atas tanah (title registration). Dua jenis peralihan hak yang
terakhir merupakan pendaftaran tanah (lihat Gambar II. 24.).

Meskipun sistem pendaftaran tanah berbagai negara berbeda-
beda, namun terdapat beberapa asas (principles) dan karakteristik
(features) yang umum diterapkan. Asas-asas umum pendaftaran tanah
terdiri dari asas spesial (speciality), pembukuan (booking), persetujuan
(consent), dan asas publisitas (publicity). Karakteristik yang penting di
antaranya keamanan (security), kesederhanaan (simplicity), akurasi
(accuracy), ekspedisi (expedition), murah (cheapness), kesesuaian
dengan keadaan (suitability to its circumstances), dan kelengkapan
catatan (completeness of the record). Karaketristik-karakteristik
tersebut mencerminkan harapan masyarakat terhadap sistem
pendaftaran tanah yang sekaligus menjadi sumber kepercayaan
(trustworthiness) pada sistem pendaftaran tanah (Zevenbergen,
2002).

Sesuai dengan Pasal 1 PP No. 24/1997, yang dimaksud dengan
pendaftaran tanah di Indonesia adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan,
dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya
bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Definisi ini pada PP No. 18/2021 objek pendaftaran tanahnya ditambah
dengan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah.

2.3.2. Asas-asas Pendaftaran Tanah
Kurandt (1957) menjelaskan bahwa pendaftaran tanah memiliki
empat asas, yaitu: asas spesial/kekhususan (speciality principle), asas
pembukuan (booking principle), asas persetujuan (consent principle),
dan asas publisitas (publicity principle). Keempat asas ini menjadi
dasar sistem pendaftaran tanah Jerman dan beberapa negara Benua
Eropa. Henssen (1995) memberikan penjelasan empat asas tersebut,

BAB 2. 53
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan