Page 77 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 77

Tingkat       Nama               Uraian          Ketidakpastian
             5      Kadaster spasial yang   Koordinat kadaster yang   Rendah (relatif)
                    sudah memenuhi    diperoleh dari penyesuaian   Rendah (posisional)
                    standar teknis    pengukuran survei untuk
                    (Survey-compliant   memenuhi standar teknis
                    Spatial Cadastre)  pengukuran. Tingkat 5
                                      berbeda dari tingkat 4 di
                                      atas dalam hal kepatuhan
                                      terhadap standar teknis.
             6      Kadaster berkoordinat   Koordinat batas kadaster   Rendah (relatif)
                    berdasarkan survey  yang sudah diberi status   Rendah (posisional)
                    (Survey Coordinate   sebagai alat bukti untuk
                    Cadastre)         penentuan batas, walaupun
                                      belum merupakan batas
                                      yang definitif.
             7      Kadaster legal    Koordinat kadaster memiliki  Nol secara teori
                    berkoordinat      status hukum utama sebagai  (relatif)
                    (Legal Coordinate   alat bukti survei penetapan   Nol secara teori
                    Cadastre)         batas (tanpa adanya   (posisional)
                                      kesalahan yang terbukti).
            Sumber: (Grant et al. 2018)


            2.3.  Pendaftaran Tanah
                Pendaftaran  tanah berkaitan  dengan konsep kepemilikan  dan
            penguasaan tanah  (land  tenure). Tenurial  merupakan  terminologi
            hukum  yang berasal  dari  masa  feodalisme Inggris  yang berkaitan
            dengan hak-hak atas tanah (Bruce dkk., 1993). Sebagaimana kadaster,
            konsep  tentang  status  tanah juga berbeda-beda  antar negara  dan
            bahkan bisa berbeda di dalam satu negara. Perbedaan tersebut bisa
            diklasifikasikan menjadi kepemilikan formal (statutory) yang terkait
            dengan validitas menurut hukum; dan penguasaan informal atau adat
            (customary).

                Dalam kepemilikan  formal, hak (rights),  tanggung  jawab
            (responsibilities), dan pembatasan  (restrictions) yang  melekat pada
            suatu  bidang  tanah  diadministrasikan  menurut  sistem  hukum
            yang dianut,  baik dalam  sistem  hukum  Inggris atau  anglo-saxon
            (common law), sistem benua Eropa (civil law), maupun dalam sistem
            agama tertentu  (religious law).  Sistem  hukum  Inggris  mempunyai
            karakteristik  yurisprudesi  sebagai  sumber  hukum  utamanya,
            sedangkan sistem hukum benua Eropa menjadikan kodifikasi dalam
            bentuk undang-undang tertulis sebagai rujukan. Istilah properti tidak
            bergerak  (immobile  property) digunakan oleh  negara-negara  Eropa




            50    Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
                  Dwi Budi Martono
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82