Page 78 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Benua untuk menyebut hak-hak atas tanah ini (Çağdaş dan Stubkjær,
2009).
Di sisi lain, penguasaan informal diadministrasikan oleh hukum
adat (custommary) atau tradisi lisan (oral) (Nichols, 1993). Tenurial
dalam sistem adat meliputi hubungan hukum kontraktual serta
hak-hak adat yang memberikan akses ekonomi maupun sosial atas
tanah. Bentuk penguasaan dan pemilikannya didasari oleh aturan
dan prosedur yang mengatur hak dan tanggung jawab individu dan
kelompok dalam penggunaan dan kontrol atas sumber daya dasar
berupa tanah (Zevenbergen, 2002).

2.3.1. Definisi Pendaftaran Tanah
McLaughlin dan Nichols (1989) memberikan definisi pendaftaran
tanah sebagai: “the process of recording legally recognized interests
(ownership and/or use) in land”. Definisi ini menempatkan pendaftaran
tanah sebagai aktivitas pencatatan kepentingan-kepentingan yang
berkaitan dengan tanah yang diakui secara hukum, baik berupa
kepemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan tanah. Pendaftaran
tanah mencatat hubungan hukum antara subjek (owner), jenis hak
yang melekat (rights/title), dan objek (parcel). Proses pencatatan
hak-hak atas tanah tersebut dibedakan antara sistem pendaftaran
akta (deeds) dengan sistem pendaftaran hak atas tanah (title). Dalam
pengertian sebagai sebuah aktivitas ini, terdapat catatan resmi berupa
Daftar Tanah (the land register) yang berisi catatan mengenai jenis
hak atas tanah atau berupa akta mengenai perubahan secara legal
atas suatu unit bidang tanah. Zevenbergen (2002) menyatakan bahwa
definisi pendaftaran tanah memberikan jawaban untuk pertanyaan
“siapa” dan “bagaimana” atas suatu bidang tanah.

BAB 2. 51
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan