Page 91 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Aspek penting yang berkaitan dengan penulisan buku ini adalah
aspek identifikasi bidang tanah, di mana kedua sistem ternyata
tidak memberikan jaminan kebenaran atas batas-batas dan
luasan dari bidang tanah yang terdaftar. Sistem kadaster di
Indonesia yang menganut sistem pendaftaran hak atas tanah,
sehingga seharusnya kegiatan pendaftaran hak atas tanah dimulai
dari proses penetapan batas dalam memetakan objek pendaftaran
tanah dimaksud. Buku ini mengkaji aspek identifikasi bidang tanah
melalui kegiatan penetapan batas yang meliputi elemen legal dan
elemen spasial.

2.3.6. Sistem Negatif dan Sistem Positif
Klasifikasi sistem pendaftaran tanah negatif dan positif telah
digunakan secara ekstensif di Negeri Belanda sejak perdebatan
tentang hukum perdata baru (new civil code) pada sekitar tahun 1950-
an hingga 1980-an, di mana penjaminan dan ganti kerugian menjadi
isu sentral. Dalam sistem positif, negara menjamin hak atas tanah
yang didaftar. Apapun yang dibukukan dalam pendaftaran dianggap
benar secara hukum. Kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan
pendaftaran akan ditanggung secara finansial oleh negara. Sebaliknya,
di dalam sistem negatif tidak ada jaminan terhadap kebenaran hak
atas tanah yang didaftar (Zevenbergen, 2002).

Beberapa karakteristik utama sistem negatif yang diperbaiki
dalam sistem positif antara lain: kurangnya kelengkapan
(completeness), kebenaran (correctness) dan keabsahan (validity) data
yang dibukukan; tidak terintegrasinya institusi-institusi pendaftaran
yang terkait; kurangnya kelengkapan data kepentingan-kepentingan
yang terkait dengan hak atas tanah yang didaftar; dan kurangnya
anggaran negara (de Haan, 1992). Dari sudut pandang pemilik atau
pembeli, kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem
negatif tidak memberikan jaminan, tetapi pemprosesan instrumen
yang ditawarkan sangat cepat dan lembaga pendaftaran tidak banyak
turut campur urusan penjual dan pembeli. Dalam sistem positif,
jaminan hak akan diterima seseorang. Prosesnya didahului dengan
pemeriksaan yang sering memakan waktu dan sangat mendalam
tentang pembeli, penjual, dan perjanjian mereka. (Zevenbergen, 1996
& 2002).

64 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono