Page 92 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Perlu diperhatikan bahwa, pendaftaran akta tidak selalu
menggunakan sistem negatif, demikian juga pendaftaran hak atas
tanah tidak selalu menganut sistem positif (Zevenbergen 2002).
Dekker (1986) memberikan contoh bahwa praktik sistem negatif dan
sistem positif dapat digunakan baik pada pendaftaran akta maupun
pendaftaran hak atas tanah, sebagaimana contoh di beberapa negara
pada Tabel 2. 5.

Tabel 2. 5. Contoh Beberapa Negara dengan Sistem
Pendaftaran Tanahnya
Sistem Negatif Sistem Positif
Pendaftaran akta Contoh: Perancis Contoh: Afrika Selatan
Pendaftaran hak atas tanah Contoh: Jerman Contoh: Australia
Sumber: (Dekker, 1986, Zevenbergen, 2002)

Pendaftaran tanah di Indonesia yang penyelenggaraannya
diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif
di mana kebenaran data dijamin oleh negara, melainkan menggunakan
sistem publikasi negatif. Sebagaimana penjelasan di atas, di dalam
sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data
yang disajikan. Walaupun demikian, pendaftaran tanah di Indonesia
tidak dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif
secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19
ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA),
bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat
bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 dinyatakan bahwa
pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian
yang kuat. Selain itu, dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik
dan data yuridis serta penerbitan sertipikat, tampak jelas usaha untuk
memperoleh dan menyajikan data yang benar dalam pendaftaran
tanah untuk dapat menjamin kepastian hukum (PP No. 24 Tahun
1997).

2.4. Administrasi Pertanahan
Displin kadaster dan pendaftaran tanah sudah dikenal dan
berkembang sejak ratusan tahun yang lalu (Zevenbergen, 2002).
Namun, administrasi pertanahan sebagai disiplin ilmu baru
dikenal sejak The UN Economic Commission for Europe (UNECE)

BAB 2. 65
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan