Page 162 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 162

menghasilkan batas tetap (fixed boundary). Untuk keperluan analisis
            hasil  asesmen, elemen-elemen  kadaster  yang  memenuhi  standar
            teknis diberikan skor penilaian “1”.  Sedangkan skor “0” untuk yang
            tidak memenuhi. Dengan  demikian  elemen  yang  tidak memenuhi
            ketentuan  teknis akan  mudah  terlihat dan  harus ditingkatkan
            kualitasnya sampai semua elemen memiliki skor “1”.
                Enemark  dkk. (2018)  menyatakan bahwa  standar  teknis  yang
            ditetapkan  dalam  regulasi  kadaster  di negara-negara  berkembang
            sering  terlalu  tinggi  untuk meniru negara maju.  Mengingat
            keterbatasan sumber  daya  yang  tersedia, standar  teknis  penetapan
            batas  yang  terlalu menuntut ketelitian  tinggi menyebabkan
            sulitnya menghasilkan kadaster lengkap  seluruh  wilayah negara.
            Hal tersebut  menyebabkan tujuan  pembangunan  kadaster tidak
            terwujud dan justru menghasilkan pluralisme sistem kadaster yang
            tidak terintegrasi sehingga menyulitkan masyarakat dan pemerintah
            mewujudkan  tujuan  pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan
            kapasitas  Indonesia  dalam  menerapkan standar  teknis seperti
            Australia juga diungkap oleh Williamson (Williamson 2000). Untuk
            itu, di  bawah  ini diuraikan  beberapa  prinsip,  regulasi,  dan  praktik
            kadaster,  pendaftaran  tanah,  dan  sistem  administrasi  pertanahan.
            Uraian ini  diharapkan memberikan bahasan  terkait hal-hal  yang
            harus diperbaiki agar PTSL lebih optimal dalam membangun kadaster
            lengkap Indonesia.


            6.1.  Konsistensi Sistem Kadaster Indonesia: Antara
                  Prinsip, Regulasi, dan Praktik
                Sistem kadaster  di Indonesia memiliki  tujuan  utama  untuk
            memberikan kepastian hukum  di  bidang  pertanahan,  untuk
            membangun sistem  informasi  pertanahan yang  lengkap di seluruh
            wilayah negara, dan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan
            (Pasal 3 PP No. 24/1997).  Prinsip dan regulasi dimaksudkan untuk
            memberikan  gambaran  sisi perbaikan  yang perlu  dilakukan untuk
            membangun  kadaster  lengkap  Indonesia, apakah pada sisi regulasi
            atau pada sisi praktik pelaksanaannya.
                Berikut  ini  disajikan  beberapa prinsip, regulasi,  dan praktik
            kadaster yang terkait dengan upaya membangun kadaster lengkap di
            Indonesia.



                                                                 BAB 6   135
                                       Bagaimana Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167