Page 164 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

UUPA menyebut seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan aset
nasional yang relasinya dengan Bangsa Indonesia bersifat abadi.
Lingkup pengertian bumi, tidak hanya permukaan bumi, tetapi
juga termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di
bawah air. Sedangkan pengertian air yaitu termasuk baik perairan
pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Ruang angkasa ialah
ruang di atas bumi dan air tersebut (Pasal 1 UUPA). Oleh karena
itu, kadaster seharusnya memetakan seluruh objek agraria secara
lengkap, yang mana laut dianggap tanah yang tertutup air asin
(marine cadastre); sungai, danau, embung, waduk adalah tanah
yang tertutup air tawar (water cadastre); hutan adalah tanah
yang tertutup vegetasi sejenis (forest cadastre); demikian juga
ruang angkasa. Di samping kadaster yang mengatur sumber
daya alam tersebut, juga terdapat kadaster untuk kepentingan
perpajakannya (fiscal cadastre). Dengan teknologi survei dan
pemetaan yang ada saat ini, kadaster spasial yang memetakan
seluruh objek agraria dimaksud bukanlah sesuatu yang sulit.
Walaupun menggunakan peta kadaster yang tunggal, pengaturan
fungsi-fungsi administrasi pertanahan tetap dilaksanakan oleh
berbagai kementerian/lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan
kewenangannya masing-masing.
b) Praktik fungsi dan objek administrasi pertanahan: Fungsi
land value dan land development diatur dalam regulasi lain,
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang berbeda dengan
menggunakan sistem yang tidak terintegrasi. Demikian juga
pengaturan objek-objek agraria yang secara spasial dipetakan
dalam sistem geospasial yang terpisah. Setiap fungsi membangun
dan mengembangkan peta kadaster.
c) Regulasi pengaturan pendaftaran tanah: UUPA menyatakan
bahwa ketentuan-ketentuan pendaftaran tanah ditetapkan dan
diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 19 ayat (1)), bukan
dengan Undang-Undang. Sementara itu, hak-hak penguasaan
atas hutan dan hasil hutan diatur Undang-Undang Pokok
Kehutanan. Hak-hak penguasaan atas bahan galian diatur oleh
Undang-Undang Pokok Pertambangan. Sistem hukum terkait
elemen-elemen kadaster seperti penetapan hak (legal framework),
penetapan batas (spatial framework), dan elemen tata usaha

BAB 6 137
Bagaimana Membangun Kadaster Lengkap Indonesia