Page 167 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

6.1.3. Persyaratan Legal Pendaftaran Tanah
a) Regulasi persyaratan legal pendaftaran tanah: Pendaftaran tanah
secara sistematis mewajibkan (compulsory) seluruh pemilik
tanah untuk mendaftarkan tanahnya dan baru merupakan
pilihan (optional) pada pendaftaran tanah sporadik. Persyaratan
wajib juga diberlakukan pada kegiatan pemeliharaan data.
Namun kewajiban ini tidak disertai dengan adanya sanksi bagi
yang melanggar.
b) Praktik persyaratan legal pendaftarana tanah: Kewajiban ini tidak
ditaati oleh sebagian besar pemilik tanah di lokasi pendaftaran
tanah sistematis termasuk pada kegiatan peralihan hak yang
mengakibatkan sulitnya kadaster lengkap dan mutakhir (Bennett
dkk., 2021). Ketidakhadiran pemilik tanah di lokasi pendaftaran
tanah sistematis menyulitkan pemenuhan elemen batas tetap
(fixed boundary), yaitu penunjukan batas, pemasangan/
demarkasi tanda batas dan juga persetujuan batas. Sedangkan
keengganan melaksanakan pembuatan dan pendaftaran
akta peralihan hak karena tingginya pajak yang dikenakan
menyebabkan banyaknya transaksi peralihan hak secara informal
yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Penjelasan Umum Huruf IV UUPA
Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka
pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan
maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu sedangkan pasal
19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi; agar di seluruh wilayah
Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “ rechtskadaster” artinya yang
bertujuan menjamin kepastian hukum.
Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada
kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas
sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan dalam bidang personil dan
peralatannya. Oleh karena itu lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi
seluruh wilayah negara (kadaster lengkap).
Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka
pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak
diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan
banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali.

Pendekatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis

140 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono