Page 170 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Bandingkan dengan regulasi sebelumnya, kutipan bisa berupa
Gambar Situasi (GS), Surat Ukur Sementara (SUS) atau bahkan
sketsa bidang tanah, apabila wilayah tersebut baru tersedia peta
situasi yang bersifat lokal atau belum tersedia peta dasar, bahkan
belum memungkinkan untuk dilakukan pengukuran. Regulasi
yang lebih fit-for-purpose mirip dengan yang diberlakukan di
Malaysia, yaitu Qualified Title (QT) (Williamson 2000), sebagai
sertipikat sementara karena belum memungkinkannya dilakukan
survei dan pemetaan yang memadai .
8
b) Praktik: Peta Dasar Pendaftaran yang memiliki spesifikasi sesuai
standar teknis tidak tersedia di seluruh lokasi studi. Selain
belum disediakan, peta dasar dari instansi lain tidak memenuhi
ketentuan teknis, yaitu harus memiliki ketelitian planimetris
sebesar 0,3 mm dari skala peta. Kemungkinan terakhir adalah
dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengukuran. Dalam
kenyataannya, pembiayaan pengukuran terbatas untuk kegiatan
pengukuran bidang tanah saja, tanpa tersedia pembiayaan untuk
pembuatan peta sekelilingnya. Periksa PP No. 128/2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

Pasal 4 PP No. 128/2015
(1) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, dihitung
berdasarkan rumus:
a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar
L
Tu = ( ------ x HSBKu ) + Rp100.000,00
500
b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

L
Tu = ( -------- x HSBKu ) + Rp14.000.000,00
4.000
c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar
L
Tu = ( --------- x HSBKu ) + Rp134.000.000,00
10.000

8 http://cadastraltemplate.org/malaysia.php

BAB 6 143
Bagaimana Membangun Kadaster Lengkap Indonesia