Page 172 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

yang diukur dan didaftarkan dalam Peta Kadaster (dalam peraturan
disebut Peta Pendaftaran). Batas tetap (fixed boundary) diwajibkan
melalui penetapan batas yang dituangkan dalam suatu daftar isian
yuridis. Identifikasi bidang tanah (parcel identifier) yang telah
ditetapkan berupa Nomor Identifikasi Bidang (NIB). Pendaftaran
tanah diselenggarakan oleh ATR/BPN yang merupakan instansi
vertikal dan mempunyai Kantor Wilayah BPN di setiap Provinsi serta
Kantor Pertanahan di setiap Kabupaten/Kota.

Meskipun regulasi mengamanatkan pendaftaran tanah secara
sistematis sebagai suatu kewajiban (compulsary), implementasi
kewajiban ini belum berjalan dengan optimal karena tidak adanya
sanksi yang mengikat bagi pemegang hak yang melanggar.
Pelanggaran ini umum terjadi di lokasi yang ditetapkan sebagai
lokasi PTSL. Ketidakhadiran pemegang hak menyulitkan pemenuhan
elemen legal penetapan batas, yaitu penunjukan batas, persetujuan
batas, dan demarkasi batas. Surveyor yang sudah mendapatkan surat
tugas tidak mudah dalam menjalankan pengukuran dan pemetaan
seluruh bidang tanah secara sistematis dan lengkap sesuai kaidah
fixed boundary dalam regulasi penetapan batas. Mengingat di
samping untuk memberikan kepastian hukum, pendaftaran tanah
juga bertujuan untuk menciptakan pusat informasi yang lengkap
mengenai bidang-bidang tanah. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka
prinsip mandatory dengan penerapan general boundary sebagaimana
telah dilakukan di Inggris dan Malaysia, menjadi relevan untuk
diterapkan dalam upaya membangun kadaster lengkap.
Selain pendaftaran hak atas tanah (recht cadastre), di Indonesia
juga terdapat sistem kadaster lain yang beroperasi secara terpisah,
tidak terintegrasi, dan terfragmentasi. Contoh dari sistem kadaster ini
mencakup kadaster untuk pengelolaan pajak (fiscal cadastre), kawasan
hutan (forest cadastre), pertambangan (mining cadastre), kelautan
(marine cadastre) yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga
yang berbeda (Sahide and Giessen 2015). Karena belum lengkapnya
kadaster serta dengan kualitas konten kadaster yang belum akurat
(accurate), terjamin (assured), dan resmi (authoritative) atau AAA,
menyebabkan Peta Kadaster belum dapat digunakan sebagai lapisan
utama (basic layer) sistem administrasi pertanahan secara terintegrasi.
Peta Kadaster belum bisa berperan sebagai bagian dari Infrastruktur
Data Spasial. Sehingga dapat dipahami, saat ini setiap fungsi kadaster

BAB 7 145
Menindaklanjuti PTSL