Page 177 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 177
Adopsi FFP LA perlu ditindaklanjuti dengan penerapannya
juga dalam legal framework yaitu pada kegiatan penetapan hak atas
tanah. Dalam kegiatan ajudikasi sistematis direkomendasikan agar
diberlakukan Surat Ukur Sementara (SUS) sebagai lampiran Buku
Tanah untuk memberikan kepastian hak atas tanah bagi PBT yang
belum memenuhi ketentuan penetapan batas secara sempurna.
Kantor Pertanahan tidak perlu lagi harus ke lapangan untuk merevisi
PBT yang belum memenuhi ketentuan batas tetap, seperti meminta
tanda tangan penunjuk batas serta kesepakatan dari yang berbatasan
termasuk harus memeriksa demarkasi batas yang terpasang. Perlu
ditekankan dalam regulasi, pendaftaran hak atas tanah bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah, bukan menjamin
batas dan luas bidang tanah. Sampai saat ini, masih tersimpan SUS di
Kantor Pertanahan yang Sertipikat hak atas tanahnya masih berlaku.
Demikian juga pada kegiatan konversi dari hak lama dan
penetapan tanah negara, direkomendasikan untuk PBT K2, K3, dan
K4 didaftarkan dalam Daftar Tanah. Revitalisasi Daftar Tanah perlu
dilakukan agar terjadi relasi One to One antar NIB dengan Daftar
Tanah. Dengan demikian, selain mengadopsi prinsip continuum of
tenure, Kantor Pertanahan tidak perlu lagi menghadapi problematika
Backlog.
7.3. RDTR Pertama Kali
PTSL menghasilkan semakin banyak kabupaten/kota lengkap.
Peta Kadaster Lengkap yang sudah mencakup seluruh bidang tanah di
suatu kabupaten/kota direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti
agar menjadi basic layer RDTR Pertama Kali. Elemen spasial RDTR
yang belum bisa dipenuhi, akan diselesaikan pada saat Pemeliharan
Data RDTR. RDTR Pertama Kali yang terbangun selanjutnya di upload
ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) sebagai langkah
untuk menyelaraskan dengan fungsi perizinan (land development).
7.3.1. Sistem Administrasi Pertanahan Terintegrasi
Menggunakan model konseptual pada Gambar 2.24 tentang
Diagram Kupu-Kupu yang Menunjukkan Kadaster Sebagai Mesin
Sistem Administrasi Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan, Peta Kadaster Lengkap yang digambarkan sebagai
150 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono