Page 177 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 177

Adopsi  FFP  LA  perlu ditindaklanjuti dengan  penerapannya
            juga dalam legal framework yaitu pada kegiatan penetapan hak atas
            tanah.  Dalam  kegiatan  ajudikasi  sistematis  direkomendasikan  agar
            diberlakukan Surat Ukur Sementara (SUS)  sebagai lampiran Buku
            Tanah untuk memberikan kepastian hak atas tanah bagi PBT yang
            belum memenuhi ketentuan  penetapan batas  secara  sempurna.
            Kantor Pertanahan tidak perlu lagi harus ke lapangan untuk merevisi
            PBT yang belum memenuhi ketentuan batas tetap, seperti meminta
            tanda tangan penunjuk batas serta kesepakatan dari yang berbatasan
            termasuk harus memeriksa  demarkasi  batas  yang  terpasang. Perlu
            ditekankan dalam  regulasi,  pendaftaran  hak  atas  tanah  bertujuan
            untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah, bukan menjamin
            batas dan luas bidang tanah. Sampai saat ini, masih tersimpan SUS di
            Kantor Pertanahan yang Sertipikat hak atas tanahnya masih berlaku.
                Demikian juga  pada kegiatan konversi  dari  hak lama  dan
            penetapan tanah negara, direkomendasikan untuk PBT K2, K3, dan
            K4 didaftarkan dalam Daftar Tanah. Revitalisasi Daftar Tanah perlu
            dilakukan agar  terjadi  relasi  One to  One antar  NIB dengan  Daftar
            Tanah.  Dengan demikian, selain mengadopsi prinsip  continuum of
            tenure, Kantor Pertanahan tidak perlu lagi menghadapi problematika
            Backlog.


            7.3.  RDTR Pertama Kali
                PTSL menghasilkan  semakin banyak kabupaten/kota lengkap.
            Peta Kadaster Lengkap yang sudah mencakup seluruh bidang tanah di
            suatu kabupaten/kota direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti
            agar menjadi basic layer RDTR Pertama Kali. Elemen spasial RDTR
            yang belum bisa dipenuhi, akan diselesaikan pada saat Pemeliharan
            Data RDTR. RDTR Pertama Kali yang terbangun selanjutnya di upload
            ke dalam  sistem  Online  Single Submission  (OSS)  sebagai  langkah
            untuk menyelaraskan dengan fungsi perizinan (land development).


            7.3.1.  Sistem Administrasi Pertanahan Terintegrasi
                Menggunakan model konseptual  pada Gambar 2.24  tentang
            Diagram Kupu-Kupu  yang Menunjukkan Kadaster Sebagai Mesin
            Sistem Administrasi Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan
            Berkelanjutan, Peta Kadaster Lengkap  yang  digambarkan  sebagai



            150   Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
                  Dwi Budi Martono
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182