Page 173 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 173

membangun Peta Kadaster mereka sendiri untuk keperluan tugasnya.
            Pluralisme  dalam  perpetaan kadaster berdampak  pada munculnya
            berbagai kebijakan administrasi pertanahan yang cenderung bersifat
            egosektoral dan merugikan masyarakat secara umum.

                Keterlibatan  sektor  swasta  dalam bidang kadaster merupakan
            suatu  potensi  yang  dapat memberikan kontribusi besar. Profesi
            Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
            (PPAT)  yang  terlibat  sebagai  mitra kerja Kantor Pertanahan harus
            terjamin kualifikasinya. Peran aktif dari 13.216 SKB sebenarnya masih
            jauh dari  kebutuhan, dimana dibutuhkan  sekitar  40.000  surveyor
            yang didukung  paling  tidak oleh  30  universitas  yang  mendidiknya
            (Williamson 2000).  Hal  serupa juga berlaku  untuk PPAT  yang
            berjumlah 19.993 dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi
            kekurangan ini,  diperlukan  pengaturan  yang  memungkinkan
            keterlibatan dan peran aktif dari pemerintah desa. Mereka memiliki
            pengetahuan mendalam mengenai karakteristik permasalahan tanah
            di wilayah mereka dan memiliki potensi besar untuk berperan dalam
            membangun kadaster lengkap Indonesia.


            7.1.1.  Elemen Kadaster dalam Proses Penetapan Batas
                Regulasi kadaster  di  Indonesia menggunakan  sistem  fixed
            boundary melalui kegiatan penetapan batas yang dilakukan sebelum
            pelaksanaan  pengukuran. Rangkaian kegiatannya  terbagi menjadi
            aktivitas legal  dan  aktivitas  spasial,  mengikuti klasifikasi  yang
            dikemukakan oleh  Arunada  (2018).  Enam elemen  kadaster dalam
            kegiatan  penetapan batas  terdiri  dari  tiga  elemen legal (penunjuk
            batas,  persetujuan  batas, dan demarkasi  batas) dan  tiga elemen
            spasial (petugas penetapan batas, metode pengukuran, dan ketelitian
            peta dasar).  Selain  itu, elemen pengumuman  juga termasuk dalam
            elemen kadaster, namun hanya dilakukan untuk kegiatan pendaftaran
            pertama kali atas tanah yang berasal dari hak lama. Keenam elemen
            kadaster tersebut merupakan pilar fixed boundary sistem kadaster di
            Indonesia. Pemenuhan ketentuan penetapan batas menjadi standar
            teknis  yang  harus dipenuhi dan  masih  menjadi  tantangan dalam
            praktik.







            146   Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
                  Dwi Budi Martono
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178