Page 169 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

6.1.6. Surveyor Berlisensi
a) Regulasi: Memungkinkan terlibat dalam seluruh kegiatan survei
dan pemetaan kadaster, baik dalam pendaftaran tanah sistematis
maupun sporadis. Licensed surveyor mulai diperkenalkan dalam
regulasi Pasal 20 ayat (4) PP No. 24/1997.
b) Praktik: Selain jumlahnya masih jauh dari yang diharapkan,
yaitu sebanyak 40.000 surveyor, SKB yang sudah dilantikpun
masih banyak yang belum aktif terlibat kegiatan pendaftaran
tanah sporadis, meskipun kantor pertanahan kekurangan
surveyor. Terobosan masih diperlukan agar surveyor berlisensi
dapat sepenuhnya bekerja dalam membangun kadaster lengkap
Indonesia.

6.1.7. Survei Kadaster
a) Regulasi: Menggunakan metode pengukuran terestris,
fotogrametris, satelit, atau campuran dengan ketentuan teknis
yang harus mencantumkan tingkat ketelitian (Petunjuk Teknis
PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan
Pemetaan, 1997).
b) Praktik: Dalam penelitian ini, gambar ukur (daftar isian 107) yang
mencantumkan tingkat ketelitian hasil pengukuran sebagaimana
yang dipersyaratkan tidak ditemukan, terutama dalam survei
terestris, juga tidak dilakukan pengukuran lebih sebagaimana
ketentuan (lihat kembali bagian V.2.2).

6.1.8. Peta Kadaster
a) Regulasi: Peta pendaftaran yang merupakan peta kadaster
dibuat dari peta dasar pendaftaran yang wajib tersedia sebelum
dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah. Apabila belum
disiapkan oleh ATR/BPN, peta tersebut bisa didapat dari
instansi lain yang memenuhi persyaratan teknis. Dalam keadaan
terpaksa, pembuatan peta dasar pendaftaran wajib dilakukan
bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang
bersangkutan dan bidang-bidang sekelilingnya yang berbatasan
sehingga letak relatif bidang tanah itu dapat ditentukan (Pasal 12
s.d. 18 PMNA No. 3/1997). Dengan begitu, kutipan bidang tanah
semuanya disebut dengan Surat Ukur.

142 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono