Page 168 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

c) Regulasi PTSL: Seluruh objek pendaftaran tanah didaftar secara
sistematis dan lengkap (Pasal 1 Huruf 2., Permen ATR/KBPN No.
6/2018).
d) Praktik PTSL: Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis masih
menggunakan mekanisme permohonan. Permohonan pekerjaan
pengukuran menggunakan daftar isian 302 dan permohonan
pekerjaan pendaftaran tanah menggunakan daftar isian 301.
Permohonan tersebut dilakukan oleh pemegang hak atau
kuasanya. Kurangnya partisipasi pemegang hak menyebabkan
tidak mudahnya pemenuhan administrasi permohonan
dimaksud. Seharusnya cukup dengan daftar isian 300 yaitu daftar
bidang tanah yang diajudikasi.

6.1.4. Registrasi Penetapan Batas
a) Regulasi: Penuangan persetujuan batas dalam dokumen daftar
isian 201 (Pasal 19 ayat (5) PMNA No. 3/1997) risalah penelitian
data yuridis dan penetapan batas yang merupakan registrasi data
yuridis (Pasal 140 PMNA No. 3/1997).
b) Praktik: Penuangan registrasi persetujuan batas berupa surat
pernyataan, berita acara atau dicantumkan dalam gambar ukur,
yang mana gambar ukur (daftar isian 107) merupakan daftar isian
data fisik. Hal ini selain berdampak pada inkonsistensi registrasi
penetapan batas, juga berdampak pada waktu pelaksanaan
penetapan batas yang seharusnya bisa dilakukan sebelum
pengukuran. Demikian juga pada pemenuhan persetujuan
tetangga yang tidak bisa hadir pada saat pengukuran, gambar
ukur terpaksa ditinggal untuk mendapatkan tanda tangan
persetujuan.

6.1.5. Demarkasi Batas
a) Regulasi: Harus terpasang di lapangan secara tetap untuk
memenuhi kaidah batas tetap (fixed boundary) (Pasal 19 s.d. 23
PMNA No. 3/1997).
b) Praktik: Banyak bidang tanah yang tidak memiliki tanda batas
permanen (lihat bagian V.1.3), sehingga sulit memenuhi ketentuan
batas tetap walaupun sudah dilakukan pengukuran di lapangan
yang memerlukan biaya yang mahal.

BAB 6 141
Bagaimana Membangun Kadaster Lengkap Indonesia