Page 163 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

6.1.1. Fungsi dan Objek Administrasi Pertanahan
a) Regulasi fungsi dan objek administrasi pertanahan: Fungsi
administrasi pertanahan yang tercantum dalam UUPA sudah
mencakup pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah (land
tenure) serta peruntukan tanah (land use) (Pasal 2 ayat (2)
UUPA). Mengacu pada paradigma manajemen pertanahan
modern, fungsi ini akan lebih lengkap apabila ditambah dengan
fungsi penilaian tanah (land value). Fungsi pengembangan
pertanahan (land development) sudah mulai diperkenalkan sejak
diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
serta turunannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Fungsi land development semakin nyata
setelah Badan Bank Tanah diperkenalkan dalam Undang-Undang
Cipta Kerja dimaksud. Fungsi negara sebagai operator dalam
menjalankan amanah pengembangan pertanahan diharapkan
akan semakin baik. Namun demikian, muatan substansi fungsi-
fungsi administrasi pertanahan perlu didefinisikan lebih lanjut
ke dalam konten kadaster di Indonesia. Pendefinisian ini
diharapkan akan memastikan pengaturan Rights, Restrictions,
dan Responsibility (RRR) dapat terimplementasikan dalam setiap
Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah.
Fungsi administrasi pertanahan yang diatur UUPA masih belum
mencakup fungsi-fungsi administrasi pertanahan yang disarankan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu termasuk fungsi penilaian
tanah, di samping pemilikan dan peruntukan tanah (UNECE,
1996) bahkan dalam paradigma manajemen pertanahan modern,
dimasukkan juga fungsi pengembangan pertanahan (Williamson
dkk., 2010a; Aydinoglu dan Bovkir, 2017; Indrajit dkk., 2021).
Objek agraria adalah sumber-sumber daya alam meliputi ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi. Namun dalam praktiknya telah terjadi pluralisme kadaster
(Sahide dan Giessen, 2015) yang akan menyulitkan pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan (Bennett, 2007). Kemudahan
berusaha yang menuntut kecepatan, kesederhanaan prosedur,
biaya yang terjangkau, dan transparansi layanan (Doing Business,
2020) menjadi terhambat.

136 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono