Page 123 - Berangkat Dari Agraria

100 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

3.1. Cabut Sumbatan Reforma Agraria 31
Reforma agraria yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita
tersumbat. Biang keladinya bersumber dari tak memadainya kinerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
sebagai lokomotif reforma agraria. Janji redistribusi 9 juta hektar
tanah bagi rakyat miskin masih menggantung di langit. Menurut
laporan hasil monitoring dan evaluasi Bappenas, sepanjang 2015
capaian redistrubisi tanah baru sebanyak 85.415 bidang untuk
tanah seluas sekitar 76.873,5 hektar. Artinya, Kementerian ATR/
BPN dalam setahun hanya mampu mencapai 0,85 persen saja dari
target luas redistrubsi tanah yang dijanjikan Nawacita. Pendekatan
bidang dalam legalisasi dan sertifikasi yang individual menambah
sumbatan bagi reforma agraria sejati.

Alih-alih sukses meredistribusi tanah, sebagai bagian mutlak
dari landreform yang merupakan inti reforma agraria, Kementerian
ATR/BPN belum lama ditegur Presiden Jokowi karena gagal
meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan. Dalam suatu
acara, Jokowi mengingatkan Menteri ATR/Kepala BPN agar
pengurusan sertifikat tanah yang lama dan mahal jangan diteruskan.

“Saya beri peringatan kepada Kepala BPN. Saya tidak mau lagi
terlalu lama (mengurus sertifikat), terlalu ruwet. Dari saya lahir
sampai sekarang kok mengurus sertifikat lama banget. Apa-apaan
ini. Enggak bisa. Jangan diterus-teruskan,” ujar Presiden (www.
kompas.com, 12 April 2016).

Perlu strategi baru
Apa yang penting dilakukan agar subatan reforma agraria bisa
dicabut? Kiranya diperlukan terobosan yang mendasar. Kiranya
diperkukan terobosan yang mendasar. Cara kerja yang biasa-biasa
saja dari kementerian/lembaga terkait harus ditinggalkan. Pada
tataran kebijakan, diperlukan desain pelaksanaan reforma agraria
yang utuh dan dituangkan ke dalam suatu strategi nasional untuk

31 Kompas, 7 Mei 2016.