Page 124 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 101
Kronik Hukum Agraria Nasional
dijalankan oleh semua unsur pemerintahan secara sinergis lintas
sektor.

Presiden dan para menteri sampai bupati dan kepala desa, dari
istana sampai balai desa, mesti segera menyiapkan diri dan bergegas
menjalankan strategi nasional pelaksanaan reforma agraria. Secara
substansi, Rencana Kerja Pemerintah 2017 telah menetapkan reforma
agraria sebagai salah satu Prioritas Nasional.

Merujuk naskah RKP 2017 yang disiarkan Bappenas (18
April 2016) terdapat 6 (enam) program prioritas dalam Prioritas
Nasional Reforma Agraria, yakni: (1) Penguatan kerangka regulasi
dan penyelesaian konflik agraria; (2) Penataan penguasaan dan
pemilikan tanah obyek reforma agraria; (3) Kepastian hukum dan
legalisasi hak atas tanah objek reforma agraria; (4) Pemberdayaan
masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas
tanah obyek reforma agraria; (5) Pengalokasian sumber daya hutan
untuk dikelola oleh masyarakat, dan (6) Kelembagaan pelaksana
reforma agraria pusat dan daerah (http://musrenbangnas.bappenas.
go.id).

Matangkan persiapan
Tiap-tiap program prioritas tentu harus segera diisi oleh
kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dikerjakan sendiri-sendiri
maupun bekerjasama oleh kementerian/lembaga pemerintah
pusat, pemerintah daerah sampai desa. Partisipasi masyarakat,
baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil, maupun
perwakilan dari masyarakat (buruh, petani, nelayan, masyarakat
adat dan kaum miskin lainnya) yang mendapatkan manfaat dari
reforma agraria, turut menentukan keberhasilan capaian program.

Yang pokok, capaian reforma agraria ialah meningkatnya
kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan secara bersama, dan
memampukan desa dalam mengatur penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam
lainnya.