Page 129 - Berangkat Dari Agraria

106 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
telah terbit untuk 476.113 KK, luas total 2.007.557 Ha, termasuk di
dalamnya pengakuan 27.950 Ha hutan adat milik masyarakat adat.

Yang bolong, pembangkitan ekonomi di lapangan agraria.
Pembentukan kelembagaan ekonomi rakyat untuk menyambut
redistribusi dan sertifikasi tanah masih terbatas. Sinergi dengan
Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi dan UMKM
perlu dibangun. Secara strategis, capaian reforma agraria tidak boleh
berhenti pada membanyaknya jumlah sertifikat yang dibagikan,
atau pada luas tanah yang diredistribusikan, melainkan pada
bangkitnya ekonomi rakyat atas penguasaan dan pengusahaan tanah
di pedesaan.
Ketika capaian reforma agraria mulai kelihatan, maka
akselerasinya menjadi tantangan bagi pemerintahan baru hasil
Pemilu 2019, terutama bagi presiden terpilih. *

3.3. Kontroversi RUU Pertanahan 33
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sedang tancap
gas menyelesaikan RUU tentang Pertanahan. Beredar luas naskah
RUU yang disusun atas inisatif DPR ini, yang isinya 15 bab dan 157
ayat (tertanggal 22 Juni 2019). Isi RUU ini mencakup bab mengenai:
Ketentuan umum; Hubungan negara, kesatuan masyarakat hukum
adat dan orang dengan tanah; Hak atas tanah; Reforma agraria;
Pendaftaran tanah; Pengadaan tanah dan bank tanah; Penyelesaian
sengketa; Penataan dan pengendalian pertanahan; Penyidik pegawai
negeri sipil; Profesi mitra kerja; Ketentuan pidana; Ketentuan lain-
lain; Ketentuan peralihan, dan; Ketentuan penutup.
Penulis mencatat, proses penyusunan RUU ini terbilang
panjang. Enam tahun lalu, saya pernah menulis artikel “Menggugat
Urgensi RUU Pertanahan” (Kompas, 17/5/2013). Kini, gugatan senada
kembali mengemuka. Kalangan gerakan sosial meminta pengesahan
RUU Pertanahan ditunda mengingat banyak kelemahan. Pertama,
RUU ini dinilai tidak menjamin hak rakyat atas tanah dan wilayah
hidupnya. Kedua, belum jelas dan konsisten mengatur reforma

33 Kompas, 24 Juli 2019.