Page 132 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 109
Kronik Hukum Agraria Nasional

3.4. Reforma Agraria dalam RPJM 34
Sebelum dilaksanakan, agenda reforma agraria dipastikan
masuk dalam naskah perencanaan pembangunan, yang dikenal
sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
berlaku 5 (lima) tahun. Di mana posisi reforma agraria dalam naskah
perencanaan pembangunan nasional yang berlaku dalam lima tahun
ke depan?
Secara utuh, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024,
mengandung 9 bab substansi, yaitu: (1) RPJMN IV 2020 – 2024:
Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil
dan berkesinambungan; (2) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (3) Mengembangkan
wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
(4) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; (5)
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (6) Memperkuat
infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar; (7) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan perubahan iklim; (8) Memperkuat stabilitas
polhukam dan transformasi pelayanan publik, dan; (9) Kaidah
pelaksanaan.
Posisi reforma agraria dalam RPJMN 2020 – 2024 terdapat
di dalam Bab 3 di bawah judul mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kondisi saat
ini, naskah RPJMN mengabarkan: ketimpangan, kemiskinan, IPM
rendah.

Isu strategis, visi, misi dan renaksi
Isu strategis kewilayahan ada 6 point, pada point ke-5:
“Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan tingginya
ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah, yang ditandai dengan (a) Cakupan peta dasar pertanahan
baru 48,4 persen, (b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang

34 Sekretariat Kabinet, 3 November 2020.