Page 127 - Berangkat Dari Agraria

104 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Bagaimana menilai capaian reforma agraria yang 4,5 tahun
dijalankan pemerintah, dengan menjadikan sembilan agenda di atas
sebagai alat ukurnya?

Capaian strategis
Terdapat capaian strategis dan kelemahan mendasar. Sejauh
ini, TAP MPR IX/2001 dan UUPA 1960 dirujuk regulasi menyangkut
pertanahan. Misalnya, Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria
merujuk arah kebijakan yang dikandung TAP MPR dan UUPA.
Selain itu, Perpres 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah
di dalam kawasan hutan, dan Inpres 8/2018 tentang moratorium
sawit semangatnya merujuk keduanya.

Yang masih kurang, pengkajian ulang (review) peraturan
perundang-undangan terkait tanah dan kekayaan alam. Ini pekerjaan
rumah bagi badan legislasi yang akan dibentuk pemerintah, agar
regulasi tanah dan kekayaan alam kondusif bagi perwujudan keadilan
agraria. Sementara itu, RUU PRA tak menjadi pilihan pemerintahan
Jokowi. Yang ditempuh ialah bersama DPR melanjutkan pembahasan
RUU Pertanahan, yang di dalamnya memuat reforma agraria dan
penyelesiaan konflik agraria. Capaian pentingnya, Perpres 86/2018
tentang Reforma Agraria yang mengatur operasional reforma agraria.
Jokowi juga memilih tidak membentuk lembaga baru. Yang
ditempuh, konsolidasi dan mengkoordinasikan kelembagaan
pelaksana dalam Gugus Tugas Reforma Agraria seperti diatur Perpres
86/2018. Sekalipun nama dan dasar hukum berbeda, tugas dan
fungsi GTRA mirip dengan KNRA/BORA. Usulan mentransformasi
BPN menjadi kementerian agraria diadopsi Jokowi, bahkan
menyambungkannnya dengan tata ruang, sehingga Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN dibentuk. Tugas Kementerian ATR/
BPN strategis karena memimpin operasional reforma agraria di
bawah koordinasi Menko Perekonomian.

Kabinet Kerja juga dilengkapi Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Desa, Pembangunan