Page 128 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 105
Kronik Hukum Agraria Nasional
Derah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai kementerian baru atau
penggabungan yang saling terkait dalam Tim Reforma Agraria.

Konflik dan redistribusi
Diakui, konflik agraria masih terus terjadi. Maraknya konflik
agraria tak sepadan dengan kemampuan kelembagaan pemerintah
menyelesaikannya. Sementara KNuPKA tidak menjadi pilihan,
Jokowi menempatkan tugas kementerian/lembaga yang ada agar
diefektifkan untuk tangani konflik, misalnya Kementerian ATR/
BPN, dan Kementerian LHK.

Selain itu, Kantor Staf Presiden membentuk Tim Percepatan
Penyelesaian Konflik Agraria yang menampung, menganalisa dan
meneruskan pengaduan kasus konflik agraria kepada kementerian/
lembaga yang bertugas menyelesaikannya. Perihal usulan
pembentukan Peradilan Agraria, telah dimasukan sebagai substansi
yang diatur RUU Pertanahan. Hal ini membutuhkan konsensus
bersama wakil rakyat di parlemen. Singkatnya, penyelesaian konflik
agraria masih menjadi agenda penting untuk mendapat perhatian
lebih besar dari pemerintahan baru hasil pemilu.

Adapun redistribusi 9 juta hektar tanah menjadi batu uji pokok
dalam menilai capaian reforma agraria. Harus diakui, realisasi janji
ini terbilang rendah, yakni 545.425 bidang seluas 412.351 Ha. Ini
kelemahan mendasar yang patut jadi catatan bagi Menteri ATR/
Kepala BPN, untuk mengimbangi prestasi legalisasi yang mencapai
lebih 12 juta bidang (2015-2019).
Kenapa redistribusi tanah penting dikedepankan? Sebab ia kunci
pengikis ketimpangan sebagai problem pokok agraria Indonesia.
Ketimpangan adalah musuh utama arah kebijakan ekonomi
berkeadilan berbasis pemerataan yang dicanangkan Jokowi.

Akselerasi
Sebagai bonus, reforma agraria juga dijalankan dengan
memberikan akses pemanfaatan hutan kepada rakyat melalui lima
skema perhutanan sosial. Per September 2018, ada 4.880 Ijin/Hak