Page 133 - Berangkat Dari Agraria
P. 133

110  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             terdigitasi baru 20,91 persen, (c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya
             menguasai rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani
             hanya menguasai lahan kurang  dari  0,5  hektar/keluarga (Sensus
             Pertanian BPS, 2013), (d) Sengketa, konflik dan perkara pertanahan
             yang  terselesaikan baru  4.031 kasus  dari  total  10.802 kasus  yang
             ditangani”.
                 Visi pembangunan untuk  5  tahun  ke  depan  bersumber pada
             kelanjutan, percepatan,  pengembangan  serta  pemajuan  visi
             sebelumnya, yakni: “Maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
             berlandaskan gotong-royong”.

                 Visi  tersebut  dicapai  melalui misi: (1)  Peningkatan kualitas
             manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri
             dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
             (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan
             budaya  yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6)  Penegakan
             sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (7)
             Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
             seluruh warga, (8)  Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif
             dan terpercaya, dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka
             Negara Kesatuan.
                 Mengacu visi dan misi Presiden tersebut, bidang kewilayahan
             berupaya memperkecil ketimpangan antar daerah, dari 20 program
             aksi, melalui  program aksi ke-6, dalam misi  “Pembangunan yang
             merata dan berkeadilan”, yaitu: Redistribusi aset dan pembangunan
             berkeadilan, melalui langkah:  (1)  Mempercepat  pelaksanaan
             redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat
             sasaran  guna memberikan  peluang bagi  rakyat  yang  selama ini
             tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi,
             (2)  Melanjutkan pendampingan  masyarakat  dalam penggunaan,
             pemanfaatan dan  produksi atas  tanah obyek  reforma agraria dan
             perhutanan  sosial  sehingga lebih  produktif,  dan (3)  Melanjutkan
             percepatan legalisasi  (sertipikasi)  atas  tanah-tanah milik  rakyat
             termasuk tanah  milik transmigrasi  dan tanah  wakaf,  sehingga
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138