Page 134 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 111
Kronik Hukum Agraria Nasional
memiliki kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa atas
tanah.

Arahan umum dan target
Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan
isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah. Adapun
tujuan pembangunan utamanya disusun untuk menyelesaikan
isu ketimpangan antar wilayah, antara lain: (1) Meningkatnya
pemerataan antar wilayah (KBI, KTI, Jawa-Luar Jawa), (2)
Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan
wilayah, (3) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar,
daya saing serta kemandirian daerah, dan (4) Meningkatnya sinergi
pemanfaatan ruang wilayah.

Sasaran dan arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan
terdiri 11 point, pada point ke-10: Peningkatan kepastian hukum hak
atas tanah melalui sertipikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang
diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
serta wilayah sekitarnya (termasuk di kawasan transmigrasi),
publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral,
dan deliniasi batas wilayah adat.
Strategi pengembangan wilayah: (1) Strategi pertumbuhan
dalam kerangka ekonomi makro, dan (2) Strategi pemerataan
melalui pemerataan pembangunan di pusat pertumbuhan ekonomi
lokal. Program prioritas pembangunan kewilayahan berbasis pulau:
Sumatera, Jawa-Bali, Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan
Papua.
Setiap program prioritas dilaksanakan 6 kegiatan prioritas, yakni:
(1) Pengembangan kawasan strategis, (2) Pengembangan sektor
unggulan, (3) Pengembangan kawasan perkotaan, (4) Pemenuhan
layanan dasar, (5) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan
perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, dan (6) Kelembagaan dan
keuangan daerah.