Page 137 - Berangkat Dari Agraria
P. 137
114 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
administrasi pertanahan. Sertifikat tanah dikenal sebagai alat bukti
secara hukum atas kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang
diterbitkan Kementerian ATR/BPN.
Selama ini, masyarakat menerima sertifikat tanah dalam
bentuk fisik berupa lembaran kertas bernama sertifikat hak milik.
Kementerian ATR/BPN menerbitkan dan menyerahkan sertipikat
tersebut setelah mengukur, meemetakan dan mendaftar tanah
secara fisik di lapangan.
Menurut Cristian Gamas (2020), administrasi pertanahan
adalah usaha dan kegiatan yang dimulai sejak penetapan tujuan,
serta cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, hingga
termasuk segenap usaha dan manajemen yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah dalam satu kesatuan
yang terdiri atas rangkaian kegiatan penataan.
Kebutuhan pembaruan
Mengingat tujuan pembangunan di bidang pertanahan itu
untuk menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat, pencapaiannya merujuk Purwaningdyah dan Wahyudi (2014),
dilakukan melalui pengelolaan pertanahan dan pengembangan
administrasi pertanahan.
Administrasi pertanahan meliputi aspek pengaturan,
penguasaan dan penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas
tanah, serta pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah. Lebih
lanjut, penataan penguasaan tanah dilakukan melalui landreform
sebagai bagian inti dari reforma agraria meliputi tugas mengawasi
pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah. Selain
itu, fungsi sosial hak atas tanah menekankan pemilikan dan
penguasaan tanah dibatasi, setiap pemilik tanah harus menggarap
atau mengusahakan sendiri tanahnya, dan pemerintah menguasai
tanah yang melebihi batas maksimum pemilik.
Pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan hak menguasai
dari negara yang memberi wewenang untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
