Page 142 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 119
Kronik Hukum Agraria Nasional
Ketiga, anggota Tim dari pihak CSO dan kementerian dan
lembaga diminta untuk fokus kepada agenda kerja tahun 2021.
Hal-hal lain terkait penguatan pelaksanaan reforma agraria akan
dilakukan secara bertahap.

Keempat, di semua lokasi prioritas yang sudah beroperasi, agar
dilakukan tindak lanjut dengan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat. Diperlukan proses-proses teknis per-klaster atau
tipologi untuk pendetailan setiap usulan lokasi dari CSO.

Kelima, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan
daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat penting.
Untuk itu, Kastaf Kepresidenan menyatakan akan mengirimkan
surat ke pemerintah provinsi, di mana lokasi yang menjadi prioritas
di tahun 2021 berada. *

3.7. Quo Vadis Bank Tanah 37
Presiden Joko Widodo telah mensahkan Peraturan Pemerintah
No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah pada 29 April 2021.
Ini menyusul 49 peraturan pelaksana UU Nomor 11/2020 tentang
Cipta Kerja, dengan rincian 44 PP, dan 5 Perpres pada 17 Februari
2021. Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah (PP BT) termasuk
regulasi yang ditetapkan terlambat dua bulan dibanding PP lainnya.
Tertundanya penerbitan PP ini melahirkan beragam spekulasi.
Misalnya, karena potensi komplikasi politik-hukum regulasi dan
kelembagaan. Atau karena ketidak-siapan pendanaan awal Bank
Tanah yang menurut UU Cipta Kerja dan Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Bank Tanah (RPP BT) sebesar Rp. 5 Triliun, dan
Rp. 2,5 Triliun dalam PP. Ataukah ada hal lain yang menghadangnya?
Lepas dari itu, eksistensi Bank Tanah dipandang berpotensi
menguatkan kebijakan reforma agraria sebagai komitmen Presiden
Jokowi sejak 2014. PP Bank Tanah merupakan peraturan yang penting
diperhatikan dalam kluster pertanahan, mengingat dampaknya
luas dan besar kepada kebijakan dan kelembagaan pemerintah di
bidang pertanahan atau agraria. Problem krusial PP Bank Tanah

37 Kompas, 29 Mei 2021.