Page 140 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 117
Kronik Hukum Agraria Nasional
Penguatan Kebijakan Reforma Agraria sebagaimana arahan Presiden
Republik Indonesia dalam Rapat Internal tanggal 23 November 2020,
3 Desember 2020, dan 21 Desember 2020.

Selesaikan konflik
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim ini dilaporkan
kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika
diperlukan. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan ditugaskan Kastaf
Kepresidenan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan kerja tim
dengan instansi yang didukung Sekretariat Tim di KSP yang terdiri
dari lintas kedeputian.

Kastaf Kepresidenan mengharapkan fokus kerja tim adalah
pada penanganan dan penyelesaian 137 kasus konflik atau lokasi
reforma agraria yang berada di kawasan hutan dan non kawasan
hutan di tahun 2021. Selain itu, akselerasi legalisasi dan redistribusi
tanah di 137 kasus atau lokasi prioritas, dan melanjutkan dengan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait penanganan konflik, Deputi Menko Marinves, Dirjen
PSKL KLHK, dan eselon 1 K/L/O terkait diminta untuk menyelesaikan
kasus-kasus konflik agraria di dalam kawasan hutan. Sedangkan
Deputi Menko Perekonomian, Dirjen Penanganan Konflik Agraria
K-ATR/BPN, dan eselon 1 K/L/O terkait untuk menyelesaikan kasus-
kasus di areal non kawasan hutan.

Secara khusus, Aster Panglima TNI dan Asop Polri, serta
Kabareskrim diminta menjaga kondusivitas lapangan selama
penanganan kasus yang dimaksud. Kastaf mengatakan bahwa ia
akan segera berkirim surat kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk
mencegah dan menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang
sedang berjuang untuk menyelesaikan konflik agraria.

Lalu, Kastaf Kepresidenan meminta Dirjen Penataan Agraria
dan Dirjen Penetapan Hak ATR/BPN untuk mempercepat legalisasi
dan redistribusi tanah pasca penyelesaian konflik. Kemudian, Deputi
KemenKop-UKM untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca
legalisasi dan redistribusi. Semua agenda ini, didukung semua dirjen