Page 138 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 115
Kronik Hukum Agraria Nasional
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Pengukuran dan
pendaftaran tanah menjadi upaya menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di
seluruh Indonesia, dengan pengukuran, pemetaan dan pembukuan
tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat bukti yang kuat (Purwaningdyah dan Wahyudi, 2014).
Sertifikat elektronik merupakan komponen akhir dari keseluruhan
sistem yang membutuhkan pembaruan.

Berita pemerintah akan menarik sertifikat model kertas dan
menggantinya dengan sertifikat elektronik menjadi sumber polemik.
Belakangan, Menteri ATR/BPN mengklarifikasi simpang siur
berita tersebut. Kalau ada orang mengaku dari BPN akan menarik
sertipikat tanah, jangan dilayani. Sertifikat yang ada tetap berlaku,
sampai dialihkan dalam bentuk media elektronik (3 Februari 2021).
Kementerian ATR/BPN hendaknya menyiapkan strategi komunikasi
publik yang lebih rapi sembari memperbaiki mekanisme dan tahapan
transformasi pembuktian hak milik atas tanah tersebut.
Perlu dipastikan transformasi sertifikat tanah dari kertas
ke elektronik sejalan dengan penataan sistem administrasi
pertanahan secara komprehensif dengan mengandalkan teknologi
informasi berbasis digital. Digitalisasi proses dan hasil penataan
sistem administrasi pertanahan memudahkan publik menerima
layanan pemerintah dan meminimalisir potensi korupsi di bidang
pertanahan.
Penataan sistem administrasi pertanahan harus diletakkan
dalam kerangka penataan agraria atau reforma agraria. *

3.6. Terobosan Penyelesaian Konflik Agraria 36
Sengketa tanah atau lebih luasnya konflik agraria masih menjadi
fenomena yang menuntut penyelesaian. Pemerintah membuat
terobosan kebijakan guna menyelesaikannya. Belum lama ini,

36 Sekretariat Kabinet, 24 Maret 2021.