Page 143 - Berangkat Dari Agraria

120 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
terletak pada paradigma “pembangunanisme” dan paradigma
“penataanisme” yang berpadu dalam satu keranjang. Paradigma
pembangunan berorientasi memfasilitasi percepatan pembangunan
untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara paradigma penataan
bermaksud menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Untuk siapa?
Isi PP Bank Tanah terdiri atas 51 pasal. Pada ketentuan
perencanaan, akuntabilitas proses perencanaan jangka panjang
selama 25 tahun yang akan melewati 3-5 kali pergantian Presiden
(Pasal 5) penting diperhatikan. Pengelola Bank Tanah harus
mampu membuat perencanaan dengan mempertimbangkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000-2025 yang
berlaku, dengan visi Presiden dan Wakil Presiden sekarang, dan
mengantisipasi visi Presiden dan Wakil Presiden mendatang.

Terkait pengaturan pemanfaatan tanah (Pasal 14), perlu
diperjelas untuk kebutuhan apa dan guna kepentingan siapa?
Pemanfaatan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat miskin
di pedesaan, utamanya buruh tani, petani penggarap dan petani
gurem yang menjadi subyek reforma agraria harus diprioritaskan
merujuk Perpres No 86/2018 Reforma Agraria.

Perlu dilihat hubungan ketentuan pendistribusian tanah
dengan reforma agraria (Pasal 15). PP tidak menjelaskan proses yang
nantinya akan berjalan. Perlu dibuat uraian utuh mengenai konsep
redistribusi tanah dalam reforma agraria, agar nyata hubungan
keduanya. Cakupan tugas dan fungsi Bank Tanah yang sangat luas
(Pasal 16) perlu diantisipasi. Potensi tumpang tindih wewenang bisa
melahirkan konflik antar lembaga. Wewenang, tugas dan fungsinya
dengan Kementerian ATR/BPN agar saling mendukung peran
masing-masing.

Ketentuan ketersediaan tanah untuk reforma agraria paling
sedikit 30% dari tanah negara oleh Bank Tanah (Pasal 22) cukup
problematik. Alokasi tanah untuk reforma agraria persentase