Page 148 - Berangkat Dari Agraria
P. 148

BAB III  125
                                                   Kronik Hukum Agraria Nasional
             sekaligus membuka mata. Peran publik justru utama sebagai subyek
             penyeleksi informasi di media massa.

                 Pemerintah perlu  mengatur  hal-hal  prinsipil  dan  strategis.
             Sedangkan yang rinci dan teknis serahkan saja kepada dunia media
             massa  dan  publik.  Perayaan  HUT  Kemerdekaan  RI ke-76  akan
             makin bermakna jika kita berhasil mereduksi informasi palsu yang
             bising menyesatkan. Kita ingin merdeka  dengan informasi  yang
             bebas, jernih dan mengabdi pada kebenaran dan keadilan. Saatnya
             memerdekakan informasi dan komunikasi publik. Merdeka! *


             3.9.  Menelisik Roadmap Reforma Agraria 39
                 Besok, 24 September dikenang sebagai hari tani sekaligus hari
             agraria dan tata ruang nasional. Reforma agraria menjadi program
             prioritas untuk mengatasi ketimpangan pemilikan dan penguasaan
             tanah, khususnya bagi petani miskin. Kementerian ATR/BPN sebagai
             kementerian  utama  pelaksana  reforma  agraria  memiliki roadmap
             reforma  agraria 2020–2024. Setelah  ditelisik,  roadmap ini  berisi
             pendahuluan,  arahan presiden,  konsep reforma  agraria, penataan
             agraria, skema dan capaian, progres pelepasan kawasan hutan untuk
             tanah obyek  reforma agraria,  roadmap,  isu strategis,  rencana aksi
             dan kisah sukses reforma agraria (Sumber: Dirjen Penataan Agraria,
             K-ATR/BPN, Juni 2020).

                 Bagian pendahuluan memuat dasar-dasar filosofis pengelolaan
             sumber daya agraria berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 (ayat 3), arah
             kebijakan  pembaruan  agraria sesuai TAP  MPR  IX/2001  tentang
             pembaruan agraria dan  pengelolaan  sumber daya alam, dan
             prinsip-prinsip reforma agraria sesuai UUPA No.5/1960. Selain itu,
             diungkapkan masalah pokok berupa ketimpangan pemilikan tanah,
             sengketa tanah, alih fungsi tanah, dan tanah terlantar.

                 Presiden Jokowi (29/5/20),  meminta  percepatan Program
             Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan
             penguatan ekonomi rakyat untuk diprioritaskan, misalnya; Program
             sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma


             39   Media Indonesia, 23 September 2021.
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153