Page 152 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 129
Kronik Hukum Agraria Nasional
telah APL terverifikasi clean & clear (DIP4T dan rekonstruksi
batas), 4. Penerbitan aturan untuk penyerahan 20% luas tanah
untuk perkebunan dari pemegang izin PKH, 5. Revisi Perpres 86
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, 6. Pelaksanaan pilot project
pengembangan penataan akses dan penataan penggunaan tanah
berdasarkan SPAB dan pengembangannya, 7. Pelaksanaan joint
survey penataan batas dalam rangka pelepasan KH, 8. Percepatan
tata batas dan penerbitan SK Penetapan/Perubahan atas adendum
IUPHHK, 9. Percepatan penyelesaian permasalahan pada lokasi
transmigrasi melalui Tim GTRA, 10. Realisasi sisa target pelepasan
KH untuk memenuhi target 4,1 juta ha, dan 11. Penyelesaian lokasi
prioritas reforma agraria (major project).

Tahun 2023; (1). Menyelesaikan redistribusi tanah dari PKH
yang telah APL (setelah terverifikasi clean & clear pada 2022), (2).
Redistribusi tanah hasil pilot project dan sebagian 20% PKH untuk
perkebunan, dan (3). Penyelesaian lokasi prioritas reforma agraria
(major project). Sedangkan 2024, rencana aksinya; (1). Penyelesaian
redistribusi tanah yang merupakan backlog target 4,5 juta ha, dan
(2) Penyelesaian lokasi prioritas reforma agraria (major project).

Keseluruhan isi roadmap ini membutuhkan komitmen
dan kompetensi dari seluruh jajaran pemerintahan sehingga
menjadikannya mungkin terealisasi dalam praktik. Keadilan,
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang terus meningkat sebagai
dampak dari realisasi roadmap ini. Selamat hari tani nasional serta
hari agraria dan tata ruang nasional 2021.*

3.10. Sertifikat Tanah Reforma Agraria 40
Untuk pertama kali, Presiden menyerahkan sertifikat tanah
dalam rangka reforma agraria. Istana Bogor pada 22 September
2021 menjadi saksi acara ini. Penyerahan sertifikat ini dilakukan
menjelang Hari Tani Nasional, 24 September 2021. Hal ini berbeda
dengan sebelumnya, Presiden begitu sering menyerahkan sertifikat

40 Kompas, 30 Oktober 2021.