Page 154 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 131
Kronik Hukum Agraria Nasional
Penguatan Kebijakan Agraria Tahun 2021 (29 Januari 2021). Tim ini
dipimpin Kepala Staf Kepresidenan bersama Menteri ATR/Kepala
BPN serta Menteri LHK.

Tim ini melakukan perbaikan dan membuat terobosan kebijakan
untuk menyelesaikan konflik agraria, khususnya di lokasi-lokasi
prioritas yang diusulkan masyarakat sesuai komitmen Presiden.
Secara bertahap, tim ini telah merampungkan 5.512 sertifikat
yang tersebar di lokasi prioritas reforma agraria di Buleleng (Bali),
Bengkulu Utara (Bengkulu), Kolaka Timur dan Konawe Selatan
(Sultra), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Nganjuk (Jatim), dan
Semarang (Jateng).
Buah yang dipetik dari momentum Hari Tani Nasional serta Hari
Agraria dan Tata Ruang Nasional ini merupakan hasil kerja gotong
royong pemerintah dengan CSO, seperti Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Gerakan Masyarakat
Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia, dan Badan Registrasi
Wilayah Adat (BRWA) yang memproses hutan adat.
Hal ini sinyal positif bagi penguatan komitmen pemerintah
dalam mengembangkan kerja kolaborasi dengan gerakan
masyarakat sipil guna mewujudkan keadilan agraria. Terlepas dari
dinamika yang ada dalam relasi kolaborasi tersebut, bekerja sama
tampaknya menjadi pilihan ter-baik untuk mengurai konflik agraria
secara lebih cepat dan tepat. Tentu penyerahan sertifikat ini bukan
akhir dari reforma agraria sehingga harus ditindaklanjuti dengan
pengembangan kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah.
Karena itu, Presiden juga sudah memerintahkan Kementerian
Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyalurkan
bantuan modal, bibit, pupuk, dan pelatihan. Diharapkan, tanah yang
diserahkan ke warga penerima sertifikat menjadi lebih produktif dan
mampu membantu kehidupan perekonomian rakyat. (Kompas.com,
22/9/2021)