Page 150 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 127
Kronik Hukum Agraria Nasional

Integrasi
Roadmap ini mengintegrasikan penataan agraria berkelanjutan
dalam tahapan pelaksanaan reforma agraria yang meliputi rangkaian
kegiatan persiapan, pengumpulan data, kajian dan analisa, serta
pelepasan kawasan hutan yang menjadi kewenangan K-LHK. Tindak
lanjut dari integrasi ini adalah penataan asset, redistribusi tanah
berkelanjutan, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses
melalui pemberdayaan masyarakat.
Skema pelaksanaan reforma agraria dalam roadmap K-ATR/
BPN menempatkan legalisasi tanah dan redistribusi aset sebagai
kegiatan pokok. Legalisasi dalam hal ini, terkait tanah transmigrasi
dan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sedangkan redistribusi
tanah bekas HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya, serta
dari pelepasan kawasan hutan. Total target nasional seluas 9 juta
hektare (ha) sebagaimana dijanjikan Jokowi dalam Nawacita (2014).
Berikutnya disajikan data capain reforma agraria. Per Januari
2021, kegiatan legalisasi melebih target (145,31%) sedangkan untuk
redistribusi masih jauh dari taget yang ditetapkan sebelumnya
(26,44%). Luas kawaasan hutan yang dilepaskan untuk menjadi
tanah obyek reforma agraria, K-LHK melaporkan seluas 2.659.780
ha. Hingga akhir 2020, bekas kawasan hutan yang telah disertipikasi
oleh K-ATR/BPN baru seluas 223.686 ha (16,015).

Sedangkan target redistribusi tanah ditetapkan seluas 4,5 juta
ha dalam roadmap reforma agraria. Target per tahunnya; 2020 seluas
1.189.748 ha (26,44%) atau 1.830.034 bidang, 2021 seluas ±260.954 ha
(5,80%) atau 483.334 bidang, 2022 seluas ±202.683 ha (4,50%) atau
424.420 bidang, 2023 seluas ±1.011.243 ha (22,47%) atau ±2.046.548
bidang, dan 2024 seluas ±1.835.373 ha (40,79%) atau ±4.049.146
bidang.

Kegiatan penataan akses dalam reforma agraria, meliputi;
pada 2020 sebanyak 57.034 KK (4,24%), 2021 sebanyak 122.758 KK
(9,13%), 2022 sebanyak 129.600 KK (9,64%), 2023 sebanyak 564.281
KK (41,95%), dan 2024 sebanyak 471.294 KK (35,04%). Total target