Page 155 - Berangkat Dari Agraria

132 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

Lebih lanjut
Selanjutnya, percepatan penyelesaian konflik dan redistribusi
tanah di lokasi lain mesti kian digencarkan. Masih terlalu sedikit
capaian dari yang seharusnya. Masih banyak lokasi prioritas reforma
agraria yang diajukan masyarakat perlu diproses segera oleh jajaran
birokrasi. Misalnya, penataan kawasan hutan untuk membuka
kesempatan bagi warga yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan
hutan untuk memiliki tanah dari bekas kawasan hutan. Desa-desa
yang terkepung atau terkurung di dalam kawasan hutan mesti segera
dibebaskan. Agenda ini kini terbuka ketika Peraturan Pemerintah
Nomor 23/2021 tentang Penyelengaraan Kehutanan dan Permen
LHK Nomor 7/2021 sebagai turunannya mulai dilaksanakan.

Di Pulau Jawa, ada 128 lokasi konflik agraria yang dilaporkan
masyarakat ke Kantor Staf Presiden. Diperlukan prioritisasi
serta inventarisasi dan verifikasi lapangan secara bersama lintas
kementerian dan lembaga, dengan melibatkan pemerintah daerah
dan organisasi masyarakat sipil. Permukiman dan garapan warga
yang dikuasai bertahun-tahun hendaknya segera dituntaskan.

Penataan kawasan hutan dalam kerangka reforma agraria
di Jawa ini, diselaraskan dengan upaya transformasi pengelolaan
hutan secara menyeluruh. Sekarang ini, disiapkan revisi Peraturan
Pemerintah Nomor 72/2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan
Negara, atau Perhutani. Proyeksi hutan negara yang dikelola
Perhutani menjadi 1 juta hektar, dari sebelumnya 2,4 juta hektar.

Demikian halnya dengan lokasi konflik agraria di areal yang
dikelola Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara yang berjumlah
229 lokasi. Skema penyelesaian konflik di PTPN yang tengah digodok
Tim Kerja Bersama 2021 hendaknya segera diputuskan sehingga
penyelesaian konflik agraria di sekitar 85.000 hektar area PTPN ini
bisa segera dibereskan. Sementara bagi lokasi-lokasi redistribusi
tanah yang berasal dari bekas HGU perkebunan swasta yang sudah
habis masa berlakunya dan tak diperpanjang, atau tanah telantar
dan tanah negara lainnya sebagai obyek reforma agraria, mestinya
tidak lambat lagi untuk dieksekusi.