Page 153 - Berangkat Dari Agraria
P. 153

130  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             tanah yang sudah dimiliki masyarakat dalam kegiatan Pendaftaran
             Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

                 Sebanyak 124.120  sertifikat  tanah hasil  redistribusi  dan
             penyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria di 26
             provinsi dan 127 kabupaten/kota telah diserahkan Presiden Jokowi
             kepada masyarakat.  Sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil
             penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi dan delapan kabupaten/
             kota  yang  berasal  dari  usulan empat organisasi  masyarakat  sipil
             (CSO).

                 Presiden  menyatakan,  hari ini  sangat  istimewa  karena
             sertifikat-sertifikat ini betul-betul  tambahan  tanah baru  untuk
             rakyat. Tanah tersebut merupakan hasil perjuangan bersama antara
             warga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah. Ini adalah tanah
             yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian
             konflik, tanah telantar, dan pelepasan kawasan hutan.

                 Perkuat kolaborasi
                 Penyerahan sertifikat  tanah  reforma  agraria secara  langsung
             dan virtual ini diikuti  26 gubernur dan 127 bupati/wali kota yang
             warganya menerima  sertifikat.  Walau masih  pandemi Covid-19,
             acara ini mengisyaratkan  sinyal  yang  tak  pernah  padam bagi
             percepatan pelaksanaan penataan agraria untuk kemakmuran rakyat
             dan keadilan sosial melalui reforma agraria.
                 Untuk  tahun 2021, hingga September Kementerian  ATR/BPN
             menyelesaikan total 168.354 sertifikat redistribusi tanah. Sejumlah
             124.120 sertifikat untuk 90.802 KK di 26 provinsi dan 127 kabupaten/
             kota hasil  redistribusi  tanah  telah  diserahkan Presiden  di Istana
             Bogor. Walaupun jumlahnya belum optimal, hal ini menunjukkan
             reforma agraria tetap berjalan di era pandemi.
                 Sebelumnya, berulang kali presiden menyampaikan arahan dan
             komitmennya untuk segera menyelesaikan konflik dan mempercepat
             redistribusi tanah untuk rakyat. Menindaklanjuti arahan presiden,
             Kepala Staf Kepresidenan telah menerbitkan Surat keputusan Nomor
             1B/T/2021 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158