Page 149 - Berangkat Dari Agraria

126 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
agraria, perhutanan sosial serta peremajaan perkebunan rakyat.
“Saya ingin pastikan program prioritas ini tetap berjalan tetapi
memerhatikan protokol kesehatan secara ketat,” kata presiden.

Konsepsi
Konsep reforma agraria, dalam hal ini merupakan program
pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi
ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reforma agraria merupakan kombinasi kegiatan penataan
aset, yakni penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan
perundangan pertanahan, dengan penataan akses berupa pemberian
pendampingan bagi subyek agar dapat memanfaatkan tanahnya
secara optimal.

Pengertian utuh reforma agraria adalah penataan kembali
struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai
dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia
(Perpres 86/2018, Ayat 1). Dasar hukum pelaksanaan reforma agraria
berdasarkan Pancasila, UUD 1945, UU 5/1960 (UUPA), TAP MPR RI
No. IX/MPR/2001, UU 17/2007, Perpres 2/2015, dan Perpres 86/2018.

Penataan agraria dilaksanakan secara berkelanjutan. Input
dalam kegiatan penataan agraria ini adalah data spasial dan tekstual
mengenai ruang, tanah dan penduduk. Sedangkan outputnya
adalah tanah untuk kemakmuran rakyat berupa kepastian hak dan
kesejahteraan rakyat. Penataan penggunaan tanah dalam sistem
penataan agraria berkelanjutan ini bertujuan agar setiap penggunaan
tanah dapat dilakukan secara efisien, efektif dan berdaya guna serta
berhasil guna. Penataan dibatasi lima faktor; tata ruang tanah, tata
guna tanah, hak atas tanah, kemampuan tanah, dan faktor pembatas
lainnya dengan memperhatikan karakteristik perkotaan atau
pedesaan.