Page 144 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 121
Kronik Hukum Agraria Nasional
idealnya mesti lebih luas di banding kebutuhan lain. Mengingat
reforma agraria jadi program prioritas Presiden, pengaturan
ketersediaan tanah mutlak harus mengacu arahan Presiden. Pada
bagian membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha/
persetujuan (Pasal 23), perlu mekanisme dan kode etik pejabat Bank
Tanah untuk menghindari kolusi pengurusan izin dan menutup
peluang korupsi dalam kewenangan perizinan dan penentuan tarif.

Butuh rincian
Struktur Bank Tanah terdiri dari Komite, Dewan Pengawas,
dan Badan Pelaksana (Pasal 31). Perlu pengaturan rinci mekanisme
pembentukan dan pengambilan keputusan di dalam dan di antara
organ-organ ini. Hindari kerumitan dan tiadanya arah pengaturan
lebih lanjut. Di dalam Bank Tanah, dibutuhkan sosok-sosok yang
mengerti kompleksitas masalah agraria dan punya komitmen kuat
untuk menata ulang keagrarian secara mendasar, holistik, dan
berkeadilan sosial.

Hak Pengelolaan Bank Tanah dengan hak masyarakat yang
sudah mendiami tanah tersebut paling singkat 10 tahun (Pasal
41) berpotensi memicu konflik. Bagaimana dengan warga yang
menguasai sembilan tahun? Pemerintah hendaknya menetapkan
ketentuan “menurut kajian komprehensif dari aspek historis
dan sosio-kultural” maka hak atas tanah dapat diberikan kepada
masyarakat.

Bank Tanah dapat melakukan pinjaman (Pasal 44). Perlu
diatur mekanisme pinjaman yang bisa dilakukan dan pertanggung-
jawabannya dalam pengelolaan keuangan/kekayaan negara.
Ketentuan ini, serta Pasal 27, 28, 37, 42, dan 43 harus memastikan
Bank Tanah tidak menjadi lembaga profit, karena sifatnya yang non-
profit (Pasal 4).

Terkait diskresi menteri (Pasal 50) perlu dibuat rambu-rambu
agar menteri tak mudah menyelewengkan kewenangan di luar
ketentuan. Menteri tak boleh sewenang-wenang. Karenanya,
kewenangan menteri untuk memberikan diskresi ini berlaku