Page 141 - Berangkat Dari Agraria

118 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
dan deputi serta pejabat terkait dari K/L terkait dalam tim bersama.
Pimpinan dan pengurus Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),
Serikat Petani Indonesia (SPI), GEMA PS (Gerakan Masyarakat
Perhutanan Sosial) Indonesia, dan Badan Registrasi Wilayah Adat
(BRWA) sebagai CSO yang menjadi anggota tim juga sangat penting
untuk terlibat dalam keseluruhan prosesnya.
Tim juga bertugas melakukan penguatan kebijakan reforma
agraria, yakni: melanjutkan dan menyelesaikan revisi Perpres
86/2018 tentang Reforma Agraria, dan revisi Perpres 88/2017 tentang
Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan, serta
mengidentifikasi kebijakan lain yang dinilai urgent untuk diperkuat
atau direvisi.

Perkuat kebijakan
Terkait penguatan kebijakan reforma agraria, Kastaf
Kepresidenan meminta Deputi Menko Ekonomi dan Dirjen Penataan
Agraria K-ATR untuk menyiapkan revisi Perpres 86 /2018. Kastaf
Kepresidenan juga meminta Deputi Menko Marinves dan Dirjen
PSKL K-LHK menyiapkan revisi Perpres 88 /2017. Tugas ini didukung
dirjen dan deputi serta pejabat K/L terkait, serta pimpinan CSO
dalam Tim. Kastaf Kepresidenan menyatakan dengan dibentuknya
tim, maka penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan cepat, dan
tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja bersama.

Di ujung rakor ini, Kastaf Kepresidenan menyampaikan
kesimpulan dan tindak lanjut kepada peserta rakor sebagai anggota
Tim, baik pemerintah maupun CSO, di antaranya:
Pertama, pihak TNI dan kepolisian agar menjaga kondusivitas
situasi dan kondisi lapangan selama proses penyelesaian, dan
digunakan pendekatan yang lebih tepat untuk menghindari potensi
kekerasan.

Kedua, pihak CSO diminta untuk segera melengkapi dan
menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Kementerian ATR/BPN
dan Kementerian LHK untuk menindaklanjuti usulan yang data dan
informasinya dinilai masih minim.