Page 126 - Berangkat Dari Agraria

BAB III 103
Kronik Hukum Agraria Nasional

3.2. Menilai Capaian Reforma Agraria 32
Panitia Konferensi Nasional Reforma Agraria 2014 menitipkan
agenda kepada Tim Transisi Jokowi-JK, bahwa kalangan gerakan
sosial ingin memastikan “reforma agraria betul-betul dijadikan
agenda prioritas” yang dijalankan kementerian dan lembaga
pemerintah dari pusat hingga daerah serta dengan melibatkan
partisipasti aktif rakyat (12 September 2014). Secara khusus,
sembilan hal diajurkan agar reforma agraria dilaksanakan melalui:
Pertama, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan SDA dijadikan rujukan dalam menyusun legislasi,
regulasi dan kebijakannya.

Kedua, keberadaan UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dipegang teguh dan dijalankan sesuai tujuan
penerbitannya. Ketiga, disusun RUU Pelaksanaan Reforma Agraria
(RUU PRA) sebagai regulasi operasional penataan struktur agraria
sekaligus menyelesaikan konflik agraria.

Keempat, menerbitkan Perpres Komnas Reforma Agraria
atau Badan Otorita Reforma Agraria yang bertugas melaksanaan
reforma agraria. Kelima, kelembagaan pertanahan diperkuat dengan
menjadikan Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian
Agraria.

Keenam, agar penyelesaian konflik agraria terfokus dan
sistematis, diterbitkan Perpres Komnas Penyelesaian Konflik
Agraria. Ketujuh, dibentuk Pengadilan Agraria di Mahkamah Agung
sebagai bagian dari Peradilan Umum yang bertugas menyelesaikan
konflik agraria.
Kedelapan, segera merealisasikan komitmennya untuk
meredistribusikan sembilan juta hektar kepada rakyat yang
membutuhkan. Kesembilan, memfasilitasi pembentukan badan
usaha milik petani/koperasi yang dikelola petani agar tanahnya
produktif.

32 Kompas, 10 Mei 2019.