Page 186 - Berangkat Dari Agraria
P. 186

BAB V  163
                                               Penataan dan Pengembangan Pertanian

             5.1.  Kejutan Manis di Hari Tani 50
                 Begitu  panitia mengumumkan Presiden Jokowi baru  saja
             menandatangani  Peraturan Presiden  tentang Reforma  Agraria,
             tepuk tangan peserta Global Land Forum bergemuruh di Gedung
             Merdeka, Bandung  (24/9/18).  Pengumunan ini  dilakukan  saat
             International Land Coalition (ILC) menyerahkan  penghargaan
             atas pengabdian sepanjang hayat kepada empat tokoh pemikir dan
             aktivis agraria di Asia. Salah satu tokoh yang mendapat penghargaan
             ialah Gunawan Wiradi (86 tahun), sang maha guru reforma agraria
             dari Institut Pertanian Bogor. GLF 2018 dihadiri sekitar seribu orang
             dari 84 negara.

                 Terbitnya Perpres No. 86/2018  ini  menjadi  kejutan manis
             di hari  tani nasional.  Seperti  diketahui, 24 September,  melalui
             Keppres  No.  169/1963  diingat  sebagai  hari  tani nasional  untuk
             mengenang  terbitnya Undang-Undang Pokok  Agraria No.5/1960
             yang mengamanatkan pelaksanaan reforma agraria.

             Wujud komitmen
                 Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji  segera menerbitkan
             Perpres Reforma Agraria. Saat membuka Rembuk Nasional Reforma
             Agraria dan Perhutanan Sosial serta Global Land Forum di Istana
             Negara, Presiden menyatakan “Mengenai Perpres Reforma Agraria,
             tadi pagi saya cek, sudah mutar tapi belum sampai meja saya. Tadi
             saya bisiki pak Menko, seminggu lagi harus selesai”, ujarnya (20/9/18).
             Belum seminggu, Presiden menepatinya.

                 Makna penting Perpres Reforma Agraria adalah wujud komitmen
             politik  pemerintah  yang  digaungkan  sejak  tahun  2014.  Dalam
             Nawacita, Jokowi dan Jusuf Kalla menjanjikan reforma agraria dalam
             bentuk redistribusi tanah bagi rakyat miskin. Peningkatan kualitas
             hidup  manusia  Indonesia,  mensyaratkan  keadilan  pemilikan  dan
             penguasaan tanah rakyat.

                 Kehadiran  perpres ini,  dimaksudkan mengatasi  sumbatan-
             sumbatan dalam  pelaksanaan  redistribusi  tanah,  legalisasi  atau

             50   Kompas, 1 Oktober 2018.
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191