Page 187 - Berangkat Dari Agraria
P. 187

164  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             sertifikasi tanah obyek reforma agraria, dan pemberdayaan ekonomi
             masyarakat. Selama ini, hambatan regulasi kerap dikeluhkan jajaran
             birokrasi  yang bertugas menjalankan kegiatan-kegiatan  seperti
             ditugaskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  2017, 2018 dan 2019.
             Perpres Reforma Agraria mengikis kebuntuan, menembus tembok
             penghalang, dan mengembangkan bersinergi. Reforma agraria agar
             disinkronisasi dengan perhutanan sosial, pembangunan desa, dan
             kedaulatan pangan.
                 Lebih lanjut, Perpres Reforma Agraria mengobarkan semangat
             dan harapan  rakyat, khususnya kalangan  yang  selama ini
             memperjuangkan keadilan agraria. Pemerintah telah bertindak nyata
             dalam melindungi dan membenarkan perjuangan rakyat atas tanah.
             Segala  perjuangan  rakyat --petani, nelayan, buruh, kaum miskin
             kota dan masyarakat adat, baik laki-laki maupun perempuan, untuk
             menghadirkan keadilan agraria adalah benar adanya. Konflik agraria
             ditangani dan diselesaikan. Kriminalisasi atas rakyat dihentikan.


             Kerja nyata
                 Setelah  Perpres  Reforma  Agaria  terbit,  tantangan  baru
             segera  datang. Bagi  pemerintah, khususnya: Kemenko Bidang
             Perekonomian,  Kementerian  ATR/BPN, Kementerian LHK,
             Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian,
             Kementerian Koperasi dan UKM, dst mestilah segera berkonsolidasi.
             Kementerian ini harus menyatukan  gerak langkah melaksanakan
             kegiatan-kegiatan dalam bingkai Gugus Tugas Reforma Agraria.

                 Di provinsi, para gubernur pun ditantang segera  membentuk
             dan mengembangkan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi agar
             fungsi-fungsi operasional  reforma agraria dapat dilakukan  secara
             sinergis oleh jajaran pemerintah di level provinsi. Demikian halnya,
             para bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota segera membentuk
             gugus tugas untuk mengalirkan kegiatan reforma agraria hingga ke
             level kecamatan, desa/kelurahan dan lapangan.
                 Hal krusial  yang  pertama bagi jajaran  pemerintah  adalah
             menyediakan kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria di setiap
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192