Page 178 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 178
Masalah Agraria di Indonesia
Yang menggadai tanah tersebut mendapat kuasa atas tanah
yang digadai itu, antara lain; hak memarokan, menyewakan,
bahkan dia dapat menggadaikan lagi kepada orang lain. Hanya
dia tidak dapat menjual lepas.
Gadai tidak berdasarkan perhitungan utang-piutang
biasa. Uang yang diterima itu tidak sebagai pinjaman, tetapi
seperti pembelian tanah, tidak dapat ditagih dengan
perantaraan hakim sipil, bila yang punya tanah mau atau tidak
dapat membayar kembali. Hak gadai itu dapat diturunkan
kepada ahli waris.
6. Hak Wakaf
Hak ini berdasarkan hukum adat dan agama (Islam).
Dapat dipakai untuk tanah (sawah) atau benda lainnya. Benda
lainnya yang bergerak dan tidak bergerak (tanah, rumah,
Qur’an) dapat diwakafkan untuk tujuan yang tidak
bertentangan dengan hukum agama.
7. Hak Boroh
Hak milik bagi perseorangan maupun tanah desa dapat
dibebani hak boroh (crediet verband), juga tanah hak usaha.
Hak crediet verband adalah hak benda yang dapat dipakai
jaminan (tanggungan) untuk utang piutang misalnya dengan
Bank Rakyat. Tanah yang sudah dibebani crediet verband
tidak boleh dijual, ditukar, digadaikan dan diborohkan lagi,
kecuali dengan persetujuan tertulis dari yang memberi piutang
tanah tersebut dapat disewakan. Statusnya tidak boleh diubah,
misalnya diubah dan dijadikan hak agraris eigondem.
Perjanjian Crediet Verband dijalankan di muka pamong praja.
157
